Kemendag: Kami Perkuat Bappebti dengan Memperbaiki Industri PBK

Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berupaya memperkuat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melalui ekosistem perdagangan berjangka komoditi (PBK) yang diharapkan memberikan manfaat luas, serta memperkuat citra industri di Tanah Air.

Menurut Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, industri PBK masih perlu terus dibenahi karena tindakan beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkannya sebagai kedok untuk kejahatan investasi ilegal. Karena itu, Bappebti diharapkan meningkatkan sinergi dan kolaborasi bersama para pemangku kepentingan di industri PBK.

“Bappebti akan terus mengikuti perkembangan dengan melakukan penyesuaian berbagai aturan untuk memperbaiki PBK di Indonesia agar wajar, adil, dan aman bagi masyarakat,” kata Zulkifli di acara program Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi di Jakarta, Selasa (7/3).

Dalam 2 tahun terakhir masa pandemi Covid-19, kata Zulkifli, transaksi PBK relatif stabil dan menggembirakan. Itu menunjukan bahwa PBK memiliki potensi untuk menjadi mekanisme lindung nilai atau hedging.

“Berinvestasi dalam PBK risiko yang tinggi. Untuk itu, sesuai dengan instrumen investasi lainnya, mekanisme PBK tersebut perlu dibarengi dengan pemahaman yang sangat baik karena nilai modal yang diperlukan tidak sedikit. Bulan Literasi Aset Kripto tahun ini tentunya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap PBK,” ujar Zulkifli.

Selain memberikan perlindungan bagi masyarakat, kata Zulkifli, Bappebti juga sedang berencana membentuk harga acuan komoditi atau price reference sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Untuk mewujudkannya, komoditi yang ada perlu ditransaksikan di bursa berjangka, sehingga mampu menghasilkan tata kelola perdagangan yang adil dan transparan.

Di sisi lain, kata Zulkifli, dengan adanya hal itu, negara akan diuntungkan dari harga pasar yang wajar dan penerimaan pajak. Juga memberikan keuntungan untuk seluruh pihak baik petani, pedagang maupun pengusaha.

“Bappebti harus mampu mewujudkan Indonesia untuk segera membentuk harga acuan dari produk unggulan Indonesia seperti timah dan CPO. Hal ini tentu menjadi tujuan mulia dari niat awal dilakukannya PBK di Indonesia,” ujar Zulkifli.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspebtindo) Udi Margo Utomo mengatakan, pihaknya juga dilibatkan Kemendag dalam program bulan literasiini. Aspebtindo itu terdiri atas Bursa Berjangka Jakarta, Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, PT Kliring Berjangka Indonesia, Indonesia Clearing House, Pialang Berjangka, Pedagang Berjangka, Bank Penyimpan Margin, Pedagang Fisik Emas Digital, serta Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI).

Program yang berlangsung selama Maret 2023 itu, kata Udi, juga memberikan pemahaman dan literasi tentang PBK kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan mekanisme industrinya.