Perhumas Indicator: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Swasta Lebih Tinggi dari BUMN

Organisasi profesi kehumasan Indonesia, Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) meluncurkan hasil kajian mengenai kepercayaan dan reputasi industri, organisasi, serta lembaga yang ada di Indonesia. Hasilnya sektor swasta lebih unggul dari perusahaan yang ada di bawah naungan Kementerian BUMN.

Ketua Umum Perhumas Boy Kelana Soebroto mengatakan, Perhumas Indicator melihat tingkat kepercayaan publik terhadap swasta, pemerintah, dan lembaga masih mendapat kepercayaan cukup baik dengan persentase di atas 65%. Sektor swasta, misalnya, tingkat kepercayaannya di kitaran 76%, BUMN 73%, dan pemerintah 67%.

“Kalau kita bicara mengenai komunikasi, berbicara mengenai peran kehumasan tidak lepas dari 2 dimensi. Dimensi mengenai kepercayaan dan dimensi mengenai reputasi. Dua hal ini yang mendorong kami Perhumas,” kata Boy dalam keterangan resmi Perhumas Indicator di Butler Steak Chillax, Sudirman, Jakarta, Senin (18/9).

Selanjutnya, kata Boy, kepercayaan terhadap pemerintah masih terbilang cukup tinggi karena di atas 65%. Namun, masih diperlukan beberapa perbaikan untuk memastikan program pembangunan berjalan dengan baik.

Menurut Boy, terlihat jelas bahwa pemerintah berupaya membangun kultur profesional dalam birokrasi agar dapat meningkatkan ekspetasi dan dukungan publik. Sementara itu, sektor swasta dan BUMN perlu berkolaborasi dan tidak mendominasi, sehingga upaya percepatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud.

Dalam kajian itu, kata Boy, terdapat 8 indikator kepercayaan dan reputasi yang meliputi performance management quality; environment, social, and governance; innovation; leadership; technology; people management; communication; crisis handling. Dari sisi tingkat kepercayaan terhadap swasta dan BUMN, untuk indikator performance management quality, sektor swasta unggul dengan persentase 72%, dan BUMN 65%.

Indikator environment, social, and governance, kata Boy, swasta 71%, BUMN 68%. Indikator innovation swasta 75,5%, sedangkan BUMN 69%. Kemudian, indikator leadership, swasta 73%, BUMN 67%. Indikator technology, swasta 73%, BUMN 68%. Indikator people management, swasta 71%, BUMN 67%. Indikator communication, swasta 72%, BUMN 67%. Indikator crisis handling, swasta 69%, BUMN hanya mencapai 65%.

Dari hasil tersebut,kata Boy, praktisi humas dan komunikasi di sektor BUMN perlu meningkatkan kapabilitas dengan memperkaya kompetensi yang berkaitan dengan indikator crisis handling. “Mengingat globalisasi menciptakan ketidakpastian dan kompleksitas dalam aktivitas bisnis dan pemerintahan,” ujar Boy.

Sedangkan untuk praktisi komunikasi di sektor swasta, kata Boy, perlu memahami dan mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Khususnya yang dapat berpotensi menimbulkan krisis di perusahaan. “Hal ini berkaitan erat dengan indikator crisis handling agar keberhasilan bisnis dapat tercapai,” ujar Boy.

Masih kata Boy, tujuan kajian Perhumas Indicator merupakan terobosan dari insan humas agar setiap kebijakan komunikasi yang diterbitkan mampu menjadi bagian utama dari manajemen dalam mendukung kesuksesan perusahaan atau institusi.

Sebagai informasi, pengumpulan data Perhumas Indicator dilakukan dari 22 Juni hingga 4 Agustus 2023. Survei tersebut melibatkan 1.000 responden dari seluruh Indonesia, dengan tingkat margin of error di angka 3%. Perhumas Indicator menggunakan pendekatan mix-methodology di mana demografi responden berasal dari 19 bidang industri di Tanah Air.