Stafsus Menteri BUMN Arya Klarifikasi Soal Tiket Garuda untuk 80 Anggota DPR

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengklarifikasi perihal penyediaan 80 kursi pesawat Garuda Indonesia untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang akan beribadah Haji.

“Saya perlu jelaskan juga ke teman-teman, DPR itu bukan minta gratis, DPR itu bayar. Mereka minta bisnis karena mereka bayar bisnis, dan mereka juga pakai Garuda. Jadi itu betul-betul, bukan ada fasilitas khusus dikasih ke DPR, enggak, sama saja, sama yang lain,” kata Staf  Khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga dalam Ngobrol Pagi (Ngopi) BUMN pada Kamis (22/06/2023).

Dengan pemesanan kursi dari DPR tersebut, pihaknya bahagia karena menguntungkan bagi Garuda Indonesia. Menurut Arya, Garuda untung dengan adanya anggota DPR yang memesa karena mendapatkan muatan.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia, Prasetio mengatakan bahwa bahwa DPR memesan melalui channel agen.

“Mereka (DPR) pesan agen jadi kita wajib menyediakan seat yang sudah dibayar tadi tidak hanya spesifik kepada DPR tapi juga masyarakat lain kalau sudah settlement kepada agen kita wajib memberikan layanan,” kata Prasetio.

Arya juga mendorong agar DPR, kementerian, ataupun pemerintah lainnya memakai Garuda.

“Kami dorong kalau bisa DPR, pemerintah lainnya, tetap pakai Garuda semua tiketnya. Jangan pakai yang lain. Kalau bisa pesan jauh-jauh hari. Jadi kalau bisa, kami minta semua kementerian itu pesan jauh-jauh hari kalau sudah tahu ada perjalanan dinas, maka pesanlah tahunan,” ungkapnya.

Tak hanya terkait pemesanan tiket pesawat saja, Arya juga mendorong agar menggunakan hotel-hotel BUMN dan dipesannya dari jauh-jauh hari.

“Sama seperti hotel, kalau bisa, tolong kepada semua kementerian, pemerintah dan lain sebagainya kalau ada rapat-rapat kerja pakailah hotel BUMN, dan pesanlah jauh-jauh hari, setahun sebelumnya,” lanjutnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengatakan bahwa pihaknya ditelepon oleh Sekjen DPR untuk memastikan tambahan 80 anggota DPR dapat berangkat haji.

“Kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji itu, kami belum bisa menjanjkan tambahan pesawat tapi memang ini persoalan izin dari General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi yang sebenarnya mensyaratkan tanggal 22 adalah hari terakhir penerbangan untuk haji,” ucap Irfan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR Komisi VI pada Selasa (13/06/2023).