Siapa Anggito Abimanyu, Mantan Asisten Ayah Presiden Prabowo yang Terpilih sebagai Ketua LPS?

Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR RI, Senin (22/9).

Selain menetapkan Anggito sebagai Ketua, Komisi XI juga memilih Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua DK LPS, Doddy Zulverdi sebagai Anggota DK LPS bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank, serta Ferdinan Dwikoraja Purba sebagai Anggota DK LPS bidang Program Penjaminan Polis.

Anggito baru menjadi salah satu calon anggota DK LPS belakangan. Ia menggantikan posisi Purbaya Yudhi Sadewa yang ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Keuangan pada reshuffle kabinet 8 September lalu.

Pernah Menjadi Asisten Ayah Prabowo

Dalam uji kelayakan, Anggito memaparkan rekam jejaknya yang panjang, tidak hanya sebagai akademikus bidang ekonomi, tetapi juga pemerintahan dan korporasi.

Pria kelahiran Bogor, 19 Februari 1963 mengenyam pendidikan sarjana strata 1 di Fakultas Ekonomi UGM pada 1980-1985. Kemudian melanjutkan S2 di University of Pennsylvania, AS (1988-1990) serta S3 di kampus yang sama pada 1990-1994.

Pada 1985-1987, Anggito pernah menjadi asisten Profesor Sumitro Djojohadikusumo, ayah Presiden Prabowo Subianto. Pengalaman tersebut menjadi awal kariernya setelah meraih gelar sarjana dari UGM.

Anggito juga pernah menjadi asisten peneliti di Bank Dunia (1992-1994) dan dosen UGM (1987-sekarang).

Ia juga pernah menjadi anggota Dewan Ekonomi Nasional zaman Presiden Abdurrahman Wahid, staf ahli dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Dirjen Haji dan Umrah Kementerian Agama, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, dan Wakil Menteri Keuangan era Presiden Prabowo Subianto.

Di korporasi, Anggito pernah jadi Komisaris Bank BII dan Bank Lippo yang kemudian di-merger dengan CIMB Niaga, serta Komisaris BRI Syariah. Ia juga pernah menjadi Chief Economist di BRI, dan Komisaris di BRI Syariah.

Apa Tantangan Sektor Keuangan Menurut Anggito?

Dalam paparannya, Anggito menyampaikan sektor keuangan Indonesia saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dari sisi perekonomian global.

Menurutnya, meski dalam 1-2 bulan terakhir sektor keuangan membaik, tapi masih dipenuhi dengan volatilitas.

“Sektor keuangan kita meskipun hari ini cukup stabil, tapi tantangan masih cukup besar dari sisi kemampuan perbankan kita untuk memperoleh laba dari intermediasi perbankan maupun dari usaha-usaha lain,” ujarnya.

Menurut Anggito, BI Rate saat ini memang sudah turun ke level 4,75 persen, yang kemudian diikuti oleh suku bunga penjaminan LPS.

“Namun demikian lending rate-nya masih cukup tinggi, dan kita merasakan bahwa fungsi intermediasi perbankan belum berjalan, akibatnya tentu membuat sektor perbankan kita itu masih cukup fragile dan segmented, khususnya untuk bank dalam kategori BUKU I,” ujarnya.

Dalam menghadapi tantangan sektor keuangan ini, menurutnya, LPS yang bertugas menjamin deposito atau simpanan dari nasabah, memiliki peran penting.

Saat ini, cakupan penjaminan LPS sudah menjangkau 99,4% rekening nasabah, termasuk BPR dan BPRS. Ke depan, sesuai dengan mandat yang diberikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), LPS juga akan melakukan penjaminan kepada perusahaan asuransi.

“Itu adalah challenge yang harus diemban oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Termasuk mandat untuk mampu melakukan early intervention dalam bentuk penempatan dana,” ujar Anggito.

LPS, tambah Anggito, juga harus bersinergi erat dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) lainnya, yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK.

Program Aksara, Solusi Memperkuat LPS

Dalam menghadapi dinamika tantangan sektor keuangan, Anggito mendorong agar LPS terus diperkuat melalui program yang dia sebut Aksara.

Aksara merupakan singkatan dari Asset Management Competency, Kompetensi Pendidikan & SDM, Social Media dan Literasi Keuangan, Asset Kelolaan, Responsibilitas Sosial, dan Aplikasi Teknologi.

Menurut Anggito, apa yang dilakukan LPS saat ini “belum memadai untuk bisa menjawab tantangan global maupun volatilitas di sektor keuangan.”

“Jadi, saya mengusulkan untuk meng-upgrade kemampuan SDM di LPS. LPS itu aset terbesar adalah SDM, bukan teknologi,” ujarnya.

Jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi S2 di LPS saat ini, menurut Anggito masih minim yaitu hanya 27 persen.

“Itu masih kalah dari Kementerian Keuangan. Saya waktu dulu di BKF meningkatkan kompetensi S2 dari 30% ke 40%. Saya ingin meningkatkan mereka (pegawai S2 di LPS) setidaknya 40% kompetensi dari S2-nya, khususnya di bidang manajemen aset dan asuransi,” ujarnya.

Selain kualifikasi akademik, Anggito juga mendorong pegawai LPS mendapatkan sertifikasi manajemen risiko dan data analitis, minimal 10% per tahun.

“Saya sudah mengukur berapa jumlah pegawai yang harus di-upgrade dan diberikan kemampuan, baik itu hard skill maupun kompetensi khusus,” ujarnya.

Di bidang media sosial, Anggito juga menilai LPS masih lemah sehingga lembaga ini, menurut dia, tidak terhubung dengan publik.

“Kalau di pajak itu 500 ribu follower dari social media, di LPS itu tidak sampai separuh. Saya ingin meningkatkan sampai 1 juta followers-nya, sehingga dia betul-betul engaged, connected dengan publik pada umumnya,” ujarnya.

Selain itu, kegiatan pelatihan di LPS, kata Anggito, juga masih sedikit, yaitu hanya dilakukan 72 pelatihan di 10 provinsi. Demikian juga kegiatan literasi masih terbatas.

“Banyak orang yang belum mengetahui LPS itu apa, fungsinya apa. Apa yang namanya suku penjaminan. Bagaimana menjaga stabilitas perbankan,” ujarnya.

Dari sisi aset kelolaan, menurut Anggito, perlu mengurangi beban pegawai LPS. Karena itu, harus ada penambahan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Kalau kita lihat beban SDM itu adalah Rp425 miliar per orang. Jadi, 1 orang di LPS memikul beban aset kelolaan sebesar Rp425 miliar. Saya ingin turunkan ke Rp400 miliar. Sehingga harus ada penambahan jumlah SDM yang dibutuhkan. Sehingga beban risiko terhadap individu yang bekerja di LPS itu berkurang,” ujarnya.

Dari sisi tanggung jawab sosial, Anggito juga akan menggencarkan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan.

“Sekarang itu hanya dua kali. Sehingga saya ingin menaikkan dari 26 kali menjadi 50 kali. Termasuk pada UMKM, beasiswa ke masyarakat yang berprestasi tetapi kurang mampu, dan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan,” ujarnya.

Kemudian dari aplikasi teknologi, Anggito menargetkan dalam 5 tahun proses bisnis di LPS harus 100% digital.