Anggota Komisi XI: Pemerintah Harus Utamakan Sektor Energi dan Pangan
Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam/Dokumentasi DPR
Iconomics - Pemerintah dinilai sudah perlu mengutamakan sektor energi dan pangan mengingat ketidakpastian global saat ini. Soalnya, gejolak yang melanda perekonomian dunia saat ini dinilai cukup serius.
Menurut anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam, dinamika perekonomian global semakin tidak menentu terlebih karena adanya persoalan politik dan keamanan. Juga perang Rusia-Ukraina menyebabkan krisis energi dan berdampak langsung ke Indonesia.
“Mestinya, 2 hal ini yang menjadi prioritas pemerintah sekarang. Keduanya berkontribusi terhadap peningkatan inflasi. Padahal inflasi menggerus pendapatan riil masyarakat,” kata Ecky dalam keterangan resminya, Senin (15/8).
Ecky menuturkan, ketidakpastian global itu juga mempengaruhi upah nominal buruh, yang terbukti hanya naik 0,3% secara tahunan (yoy) pada Juli 2022. Pada saat yang sama, inflasi yang mencapai 4,94% secara tahunan.
Fakta tersebut, kata Ecky, membuat kenaikan kesejahteraan buruh tidak setimpal dengan kenaikan harga yang terjadi saat ini. Itu sebabnya, pemerintah perlu memperkuat ketahanan pangan dan energi serta fokus dalam menyelesaikan persoalan riil di masyarakat.
Di samping itu, kata Ecky, pemerintah perlu memiliki antara keinginan dan kebutuhan prioritas karena keterbatasan anggaran. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan 2 hal yakni pertama, pemerintah perlu menghentikan pengeluaran yang serampangan, boros, dan tidak menguntungkan masyarakat.
Yang kedua, kata Ecky, pemerintah perlu mempertebal bantalan sosial bagi masyarakat rentan dan miskin. Soalnya, kenaikan harga pangan dan energi dapat berdampak cepat terhadap masyarakat rentan dan miskin serta memperdalam kesulitan mereka.
Menurut Ecky, prioritas fiskal secara total harus dialokasikan untuk membantu masyarakat yang tergolong dalam kategori tersebut. Itu sebabnya, anggaran belanja sosial perlu ditambah, di antaranya yang menjadi perhatian adalah subsidi upah dan bantuan langsung bagi buruh dan pekerja informal di sektor pertanian.
“Pendapatan yang dihasilkan akibat ledakan komoditas dapat digunakan untuk menambal subsidi minyak dan energi,” katanya.
