BPKP: Sinergi dan Kolaborasi 5 Lini Ini Penting sebagai Upaya Mencegah Korupsi

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut pentingnya peran 5 lini pertahanan dalam kerangka besar pengelolaan keuangan negara. Kelima lini itu pun disebut berperan dalam upaya mencegah korupsi.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, kelima lini tersebut terdiri atas kementerian/lembaga (lini pertama), Kementerian Keuangan (lini kedua), BPKP (lini ketiga), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, lini keempat) dan aparat penegak hukum (lini kelima). Kelima lini tersebut apabila berjalan secara bersama-sama, dinilai mampu memberikan perluasan cakupan pengawalan dari sisi akuntabilitas keuangan negara.

“Kualitas pelaksanaan pengawasan intern kami yakini itu akan terus meningkat apabila ada sinergi kolaborasi lima lini ini. Kita bahkan sudah bisa ke depan tergabung ke lini pertama kementerian/lembaga yang perlu kita bantu,” kata Ateh dalam sebuah diskusi virtual memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021, Rabu (8/12).

Menurut Ateh, kelima lini ini juga dapat membantu efektivitas dan efisiensi sumber daya. Karena itu, dalam waktu dekat BPKP akan berkolaborasi dengan Kejaksaan RI untuk berada dalam lini pertama dengan tujuan mengawasi awal perencanaan anggaran.

“Nanti di Januari 2022, kami bersama Kejaksaan RI bagaimana kita bisa mengarahkan atau membantu risiko-risiko kecurangan, risiko fraud ini di lini pertama. Ini bentuk sinergi kolaborasi di antara lini kelima dengan ketiga dan bisa masuk ke lini pertama,” ujar Ateh.

Sesuai amanat Presiden Joko Widodo, kata Ateh, sinergi dan kolaborasi menjadi hal yang harus dilakukan demi mencegah kebocoran uang negara. Itu sebabnya, perlu mengoptimalisasi kolaborasi di segala lini dengan harapan penguatan peran satu sama lain yang masing-masing memiliki kewenangan dan otoritas yang berbeda.

“Saling memperkuat dengan peran masing-masing. Yang semuanya ditujukan bagaimana kita melindungi uang negara ini, melindungi pemborosan, melindungi kebocoran-kebocoran, serta memaksimalkan belanja negara untuk lebih efektif dan efisien,” tutur Ateh.