Golkar Bertemu PBB Bahas Dinamika Politik Termasuk soal Pemilu 5 Tahunan

Partai Golkar bertemu dengan Partai Bulan Bintang (PBB) membahas sejumlah agenda politik menjelang Pemilu 2024. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan kedua partai terkait dengan sistem pemilu baik proporsional terbuka maupun tertutup.

Menurut Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, kendati kedua partai berbeda pendapat soal sistem pemilu itu, namun putusannya kelak diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). “Kita ketahui bahwa PBB mendukung sistem yang tertutup, Partai Golkar terbuka, namun kita sepakat bahwa itu kita serahkan ke MK,” kata Airlangga beberpa waktu lalu.

Airlangga mengatakan, hubungan erat kedua partai menjadi peluang untuk menjalin koalisi. Untuk diketahui, Partai Golkar bersama PPP dan PAN sudah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

“Tentu Partai Golkar menyambut hangat kehadiran beliau (Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra), karena memang kita sering bersama di dalam perhelatan pemilu. Tentu ke depan kita menghadapi Pemilu 2024, Partai Golkar dan PBB terbuka juga untuk bekerja sama,” ujar Airlangga.

Di samping itu, kata Airlangga, pihaknya menawarkan para ahli hukum PBB untuk bersama-sama merumuskan beberapa perundang-undangan yang belum selesai dibahas di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Partai Golkar terbuka untuk menerima masukan dari para tokoh atau ahli untuk memasukan usulan-usulan dan kita bisa bahas di parlemen nantinya,” ujar Airlangga.

Masih kata Airlangga, mendekati pelaksanaan Pemilu 2024, pertemuan antara partai politik akan terus dilakukan untuk memutuskan soal langkah dan peta koalisi Pemilu 2024. “Tentu kunjungan ini akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan, terutama untuk menjelang (Pemilu 2024) kita akan mengambil keputusan terkait dengan tidak hanya pemilu legislatif tetapi koalisi untuk pemilu presiden,” kata Airlangga.

Sementara itu, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya dan Golkar sepakat pelaksanaan Pemilu 2024 agar berjalan sesuai tahapan-tahapan yang direncanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seperti perintah UUD 1945, bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali dan tidak meleset dari tempo tersebut.

“Karena akan menimbulkan banyak persoalan-persoalan apabila melewati batas waktu yang ditentukan konstitusi,” ujar Yusril.

Seperti Airlangga, Yusril membuka peluang kerja sama PBB dan Golkar dalam hal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024. Dalam pemilihan legislative, tiap-tiap partai akan berjalan sendiri-sendiri.

“Tapi dalam pilpres akan membentuk suatu koalisi, baik koalisi yang berdasarkan atas hasil Pemilu 2019 yang lalu maupun juga formasi baru dari partai-partai yang baru ikut dalam Pemilu 2024 atau partai-partai yang ikut Pemilu 2019 tapi tidak mempunyai kursi di parlemen,” kata Yusril.