Soroti Nasib Industri Tekstil, Anggota Komisi VI DPR: Masalah Tarif dan Barang Selundupan Jadi Hambatan

Komisi VI DPR menyoroti keberadaan industri tekstil dalam negeri yang sedang mengalami goncangan hebat. Bahkan ada industri tekstil besar yang dinyatakan bangkrut, karena mendapat sejumlah permasalahan internal dan eksternal, yakni tarif masuk dan impor ilegal.

“Pada industri tekstil besar, tampaknya mereka mengeluhkan masalah tarif yang tinggi untuk menembus pasar AS dan Eropa. Ini hasil komunikasi saya dengan industri tekstil,” kata anggota Komisi VI Firnando Hadityo Ganinduto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

Kalangan industri tekstil besar itu, kata Firnando, merasa keberatan dengan tarif masuk ke AS dan Eropa. “Akibat tingginya tarif masuk itu, membuat produk dari industri nasional menjadi kalah saing, karena harganya menjadi tidak kompetitif lagi,” ujar Firnando.

Masih kata Firnando, pihaknya karena itu mendesak pemerintah untuk segera membantu memecahkan permasalahan tersebut demi kelangsungan industri tekstil nasional. Itu sebabnya, pemerintah diminta menegosiasikan masalah tarif ini ke negara-negara besar itu.

“Jadi pemerintah secepatnya perlu merespons hal itu dengan membantu menegosiasikan masalah tarif tersebut. Pasalnya, perusahaan tekstil besar itu memang mengejar pasar AS dan Eropa,” ujar Firnando.

Karena itu, kata Firnando, ancaman kebangkrutan industri tekstil tersebut perlu dicarikan solusinya. “Jadi tolong sekali ini aspirasi dari daerah pemilihan saya, yang sebagin besar industri tekstilnya mau ambruk, apalagi perusaahan-perusahaan besar tekstil ini menampung sekitar 20 ribu karyawan. Kalau mereka bangkrut, semua berapa ratus ribu karyawan yang terlantar,” kata Firnando.

Sementara perusahaan tektil menengah, lanjut Firnando, permasalahan tersebut terletak pada derasnya produk tekstil ilegal dan selundupan yang masuk ke Indonesia. “Barang ilegal dan selundupan ini harus segera diatasi oleh pemerintah, jadi perketat pengawasan di lapangan,” katanya.