Revisi UU: Perry Optimistis Pemerintah Jamin Independensi BI

Wacana atas revisi Undang Undang Bank Indonesia (BI) belakangan tidak akan membuat lembaga ini kehilangan akan independensinya. Jaminan itu disampaikan Presiden Joko Widodo pada 2 September lalu dan memastikan BI tetap independen.

“Dapat kami sampaikan dan kita sudah mencermati. Pada 2 September 2020, presiden tegaskan dan menjamin independensi BI. Dalam kesempatan ini, beliau memberikan penjelasan bagi koresponden asing,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam telekonferensi pers secara virtual di kantornya, Jakarta, Kamis (17/9).

Perry mengatakan, seperti Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan hal yang serupa. Walau pemerintah belum membahas lebih lanjut mengenai RUU BI tersebut.

“Dari keterangan pers, beliau menyatakan mengenai RUU BI yang merupakan inisiatif DPR, pemerintah belum membahas sampai saat ini. Pernyataan presiden (posisi pemerintah) sudah jelas bahwa kebijakan moneter harus tetap kredibel, efektif dan independen,” kata Perry.

Berdasarkan dua pernyataan itu, Perry yakin bahwa RUU BI belum mencapai tahap pembahasan, baik itu dari pemerintah maupun DPR. Selain itu, kredibilitas, efektifitas dan independensi BI juga telah mendapatkan jaminan dari pemimpin negara.

Seperti diketahui, Badan Legislasi (Baleg) DPR sedang melakukan pembahasan RUU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Pembahasan revisi ini menjadi sorotan karena dinilai berpotensi menghilangkan independensi BI dalam menjalankan kebijakan moneter.

Dalam rancangan revisi, BI dalam menjalankan tugasnya di bidang moneter melakukan koordinasi dengan pemerintah. Selain itu, terdapat juga lembaga baru bernama Dewan Kebijakan Makro yang bertugas membantu pemerintah dan BI dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan moneter.

Dewan Kebijakan Ekonomi Makro ini juga akan bertugas untuk memimpin, mengkoordinasikan, dan mengarahkan kebijakan moneter sejalan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.