Sektor Manufaktur Harus Siap Hadapi New Normal Selepas Covid-19

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya agar sektor manufaktur tetap memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional, walau sedang menghadapi wabah Covid-19. Untuk mendorong industri tetap bergerak, selain mengeluarkan beberapa kebijakan strategis, Kemenperin menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) untuk aparatur industri di 34 provinsi seluruh Indonesia.

“Kegiatan ini jadi merupakan momentum paling tepat untuk menjawab tantangan, dalam rangka menyiapkan aparat industri yang mampu menjawab berbagai macam tantangan, khususnya ketika menghadapi Covid-19. Dan bersiap menghadapi kenormalaan baru yang berkaitan dengan kegiatan industri,” kata Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu.

Agus menuturkan, kegiatan bimtek merupakan upaya knowledge transfer sekaligus sinkronisasi persepsi antara aparatur industri di pusat dan daerah, terkait kebijakan pengembangan dan pembinaan industri pada masa pandemi dan setelah Covid-19. “Peserta diharapkan berperan aktif selama mengikuti bimtek agar tujuan dari penyelenggaraan bimtek ini dapat dicapai secara optimal,” kata Agus.

Kegiatan yang dipelopori Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin itu diharapkan mampu menyiapkan aparatur industri khususnya di daerah, agar mampu beradaptasi dalam menjalankan tugasnya mendampingi pelaku usaha atau industri dalam menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi yang beragam. Termasuk kondisi pandemi Covid-19.

“Harus kita pahami, setelah pandemi Covid-19 ini membuat masyarakat harus menyesuaikan diri dengan yang disebut normal baru, sehingga aparatur industri sebagai pelayan publik dituntut untuk berinovasi dalam hal kebijakan yang bisa mendukung masyarakat industri,” kata Agus.

Lewat kegiatan bimtek aparatur industri ini, kata Agus, diharapkan bisa meningkatkan kemampuan peserta dalam membuat, mengevaluasi dan mengimplementasikan kebijakan yang terkait dengan sektor industri.

“Tentunya, termasuk memahami konsep dan kebijakan ekonomi, mampu menganalisa posisi sektor industri dalam kebijakan makro dan kebijakan sektoral, mengevaluasi dampak kebijakan nasional dan internasional terhadap sektor industri, serta menyusun kebijakan dan menganalisis kebijakan publik,” katanya.