Ketua DPR Ingatkan Pemerintah dan KAI Pasca Kecelakaan Kereta Api di Bekasi

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani meminta pemerintah bersama operator perkeretaapian segera memperbaiki sistem keamanan jalur kereta api menyusul kecelakaan antara kereta rel listrik (KRL) dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Menurut Puan, insiden itu tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, tetapi juga kembali menguji tingkat kepercayaan publik terhadap keselamatan transportasi massal yang digunakan jutaan orang setiap hari.

“Kita minta pemerintah, KAI, bersama stakeholder terkait untuk lebih memprioritaskan keselamatan di jalur kereta api. Sistem dan keamanan harus diperbaiki,” ujar Puan di Jakarta, Selasa (28/04/2026).

Puan menyoroti masih banyaknya perlintasan sebidang dengan tingkat pengamanan terbatas yang kerap menjadi titik rawan kecelakaan. Kondisi ini, kata dia, memerlukan penanganan serius dan terukur agar tidak terus berulang.

Dalam konteks mobilitas perkotaan, khususnya di wilayah Jabodetabek, Puan menekankan bahwa KRL bukan sekadar moda transportasi, melainkan bagian dari infrastruktur sosial yang menopang aktivitas kerja, pendidikan, hingga ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, setiap gangguan atau kecelakaan tidak hanya berdampak langsung pada korban, tetapi juga berpotensi menurunkan rasa aman masyarakat dalam menggunakan transportasi publik.

Puan menilai kompleksitas operasional jalur kereta di kawasan metropolitan semakin tinggi, seiring meningkatnya frekuensi perjalanan dan penggunaan lintasan yang sama oleh berbagai jenis layanan. Kondisi tersebut menuntut sistem keselamatan yang lebih adaptif dan berstandar tinggi.

“Keselamatan tidak cukup hanya berbasis prosedur operasional, tetapi harus diwujudkan dalam sistem pengamanan yang mampu mengantisipasi setiap potensi risiko,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjadikan hasil investigasi kecelakaan sebagai dasar perbaikan struktural, termasuk peningkatan standar keselamatan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Puan menegaskan pemerintah perlu memastikan bahwa transportasi kereta, khususnya KRL, tetap menjadi pilihan utama yang aman, andal, dan rasional bagi publik.

“Yang terpenting, masyarakat harus melihat bahwa sistem keselamatan terus diperkuat dan risiko dapat diminimalkan secara nyata,” kata dia.