REI Banten: Pengembang Mau Bangkit, Perizinan Perlu Dipermudah

Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pepatah ini tampaknya tepat menggambarkan situasi yang dialami kalangan pengembang perumahan di masa pandemi Covid-19. Setidaknya begitu yang dialami pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) Banten.

Ketua DPD REI Banten Roni Adali bercerita, dampak Covid-19 membuat bisnis properti di Banten terpukul hingga lebih dari 50%. Masalahnya ketika para pengembang ingin bangkit dari keterpurukan malah terganjal perizinan berbiaya tinggi.

Situasi inilah ibarat jatuh tertimpa tangga itu. Sudah anjlok malah dibebani lagi dengan biaya tinggi yang menguras keuangan perusahaan.

“Penjualan (perumahan) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tinggal 30%-40% karena Covid-19. Nah, ketika teman-teman pengembang ingin mendatangkan investor dan mengurus perizinan justru biayanya sangat tinggi,” kata Roni saat dihubungi pada Selasa (9/6).

Roni menuturkan, bisnis properti bisa dibilang sebagai salah satu sektor yang menggerakkan perekonomian termasuk di Banten. Jika perizinan dipersulit dan biayanya tinggi tentu saja itu menghambat perekonomian Banten.

“Itu sebabnya, kami berencana beraudiensi dengan wakil gubernur Banten. Kita ingin sampaikan bagaimana caranya agar pemerintah daerah bisa mendorong pemulihan perekonomian di Banten terutama dari sektor properti. Kita minta kemudahan perizinan agar investor bisa masuk,” kata Roni.

Pada akhir Mei lalu, Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida mengatakan, sektor properti mengalami penurunan penjualan sangat tajam sebagai imbas wabah Covid-19. Penurunan itu terjadi pada semua jenis properti seperti mal turun 85%, hotel turun 90%, perkantoran 74,6%, dan perumahan 50%-80%.

Kendati demikian, sektor ini masih tertolong dari produk residensial khususnya segmen rumah subsidi. Pasar ini masih berjalan meski lambat. Itu sebabnya, REI akan mengkoreksi target pembangunan rumah MBR yang tadinya ditetapkan 400 ribu unit pada 2020.