Erick Lanjutkan Program Bersih-Bersih BUMN demi Efisiensi dan Tata Kelola
Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), dan Kepala BPPIK Aries Marsudiyanto (kanan)/Dok. Kementerian BUMN
Program bersih-bersih perusahaan BUMN tetap menjadi prioritas untuk menegakkan transparansi dan efisiensi di lingkungan BUMN. Program bersih-bersih dinilai telah terbukti mampu membenahi BUMN baik dari sisi efisiensi dan tata kelola.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, tata kelola yang baik menjadi hal krusial dalam menopang fungsi BUMN sebagai benteng ekonomi nasional. Program bersih-bersih BUMN yang sudah berjalan menjadi fokus utama, terutama setelah adanya kasus-kasus seperti Asabri, Jiwasraya, dan Garuda Indonesia.
“Di periode kedua ini, program bersih-bersih BUMN juga harus dijalankan dengan serius,” kata Erick ketika bertemu dengan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) Aries Marsudiyanto di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (8/11).
Selain tata kelola, kata Erick, efisiensi dalam pengelolaan BUMN juga menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan. Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, efisiensi di BUMN harus dipangkas hingga mencapai 30%.
“Efisiensi harus dipangkas, hampir 30% seperti yang selalu disampaikan Pak Prabowo. Dari 114 BUMN, kini hanya tersisa 47 BUMN yang berfungsi dengan sehat, di mana 40 di antaranya dalam kondisi baik dan 7 BUMN masih dalam restrukturisasi,” kata Erick.
Pertemuan antara Kementerian BUMN dengan BPPIK, kata Erick, menjadi momen untuk menciptakan sinergi antara kementerian dan lembaga pemerintah. Di sisi lain, hasil dari pertemuan itu dapat memastikan BUMN mampu memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan ekonomi nasional.
“Saya membuka pintu seluas-luasnya karena kami yakin, dengan komitmen untuk efisiensi dan menekan korupsi, kita bisa melangkah maju ke depan,” ujar Erick.
Sementara itu, Kepala BPPIK Aries Marsudiyanto menambahkan, semenjak dibentuk Prabowo, BPPIK langsung berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Upaya itu dilakukan untuk menjalankan tugas sesuai dengan instruksi yang diberikan Prabowo.
“Kami dari BPPIK akan lebih concern untuk bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti hal ini sampai ke akar akarnya. Pak presiden sudah sampaikan bahwa negara tidak akan berhasil tanpa pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang bersih tidak akan bisa tercapai tanpa aparat-aparatnya tidak terlibat korupsi,” ujar Aries.
Masih kata Aries, pihaknya turut mengajak para pelaku usaha untuk bersinergi, dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang undang-undang, serta merugikan negara. “Setop melakukan tindakan tindakan, illegal mining, illegal logging, illegal fishing, illegal plating, melakukan penyelundupan, narkoba dan lain sebagainya. Berhenti, bagi yang sudah terlibat kasus koordinasi dengan aparat, semua bisa dikoordinasikan, asal semua kerugian negara bisa kembali ke kas negara,” kata Aries.
