Kewenangan Bapanas Menetapkan Jumlah Impor untuk Gula Konsumsi

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan bahwa neraca gula nasional hingga saat ini masih negatif. Karena itu, Bapanas menjadi lembaga yang bertugas untuk menetapkan kebutuhan impor atas gula khususnya untuk konsumsi.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, pihaknya juga mendapat delegasi dari Kementerian Pertanian untuk menetapkan cadangan pangan. Pemerintah karena itu akan memiliki cadangan pangan untuk 9 produk yang di antaranya gula konsumsi.

“Cadangan pangan pemerintah itu akan dikelola oleh badan usaha milik negara (BUMN) dan harganya dan rafaksi harga akan ditentukan bersama-sama yang tentu saja melibatkan asosiasi, pelaku usaha, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Kemenko Perekonomian,” kata Arief dalam seminar hybrid, Jumat (8/4).

Terkait dengan neraca pangan, kata Arief, Bapanas telah menyiapkan prediksi sepanjang Januari hingga Desember 2022. Khusus untuk gula, ketersediaannya di awal tahun ini mencapai sekitar 744 ribu ton. Produksi gula nasional pada 2022 diperkirakan mencapai 2,2 juta ton.

Dengan demikian, kata Arief, ketersediaan gula konsumsi nasional diperkirakan mencapai 2,9 juta ton. Sedangkan kebutuhan gula konsumsi sekitar 3,2 juta ton sehingga ada kekurangan sekitar 234 ribu ton.

“Sementara yang kita persiapkan untuk impor itu sekitar 1 juta ton. Tapi, lepas dari itu, sebenarnya apa kita kerjakan ini, saya inginnya produksi lokal menjadi prioritas utama dalam menghitung ketersediaan. Selain cadangan yang sudah ada, maka kita juga harus proyeksikan bersama-saa berapa produksi kita untuk 2 hingga 5 bulan ke depan,” kata Arief lagi.

Meski memprioritaskan produksi lokal, kata Arief, bukan berarti mengabaikan impornya. Jangan seperti sebelumnya, produksi lokal sudah terbatas baru dilakukan impor.

“Kita tidak pro pada impor tapi kita dimungkinkan untuk mengadakan dari luar negeri karena produksi di dalam negeri sudah terbatas,” ujar Aief.

Persoalan swasembada gula, kata Arief, merupakan sebuah hal yang tentu saja bisa diwujudkan. Kuncinya memang ada di petani Indonesia. Pertama dilakukan intensifikasi dan kedua, ekstensifikasi.

“Karena kalau hanya ekstensifikasi tanpa dilakukan intensifikasi, maka tidak akan terwujud (swasembada) dan tidak membawa kesejahteraan untuk petani,” ujarnya.