Prabowo: Tidak Boleh Hukum Dipakai untuk ‘Mengerjain’ Lawan Politik
Presiden Prabowo Subianto dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Kantor Danantara, Jumat (13/2).
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara tegas namun adil, serta menolak keras penggunaan hukum sebagai alat untuk menekan lawan politik.
Berbicara dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Kantor Danantara, Jumat (13/2), Prabowo menekankan bahwa pemberantasan korupsi menjadi agenda utama pemerintahannya. Ia menyebut praktik korupsi masih terlalu marak dan harus diberantas hingga ke akar-akarnya.
“Korupsi masih terlalu banyak. Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia. Segala kebocoran, segala penyelewengan, segala manipulasi, (di) semua tingkatan,” ujarnya dalam acara yang dihadiri para menterinya itu.
Prabowo mengaku telah secara langsung mengingatkan para pengusaha, termasuk rekan-rekannya sendiri, agar mematuhi peraturan dan menghentikan kebiasaan mencari celah hukum demi keuntungan pribadi.
“Kalian sudah besar, sudah kaya, patuhi peraturan. Kalian pintar-pintar. Tetapi di Indonesia ini orang pintar itu pintarnya pintar mencari peluang mengatasi peraturan,” ujarnya.
Namun demikian, Prabowo menegaskan bahwa pembenahan tidak hanya menyasar sektor swasta, tetapi juga birokrasi pemerintahan. Ia menilai birokrasi yang tidak bersih justru menjadi ancaman serius bagi negara.
“Saya lebih takut dengan birokrasi saya sendiri daripada saya takut dengan kuntilanak,” ucapnya, mengadaptasi pernyataan yang disampaikan Winston Churchill, “I am more afraid of my bureaucracy than I am afraid of Adolf Hitler.”
Menurut Prabowo, Indonesia membutuhkan “The New Indonesia” yang bersih dari korupsi dan praktik penyalahgunaan kewenangan.
Dalam konteks demokrasi, Prabowo menegaskan bahwa meskipun hukum harus ditegakkan secara tegas, prinsip keadilan tidak boleh dikorbankan. Ia menolak segala bentuk miscarriage of justice atau salah penerapan hukum.
“Patuhi hukum, tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik, tetapi tidak boleh ada miscarriage of justice. Tidak boleh hukum dipakai (sebagai) alat untuk mengerjain lawan politik. Tidak boleh,” ujarnya.
Prabowo mengatakan dirinya tidak menginginkan hukum digunakan sebagai alat untuk menekan lawan politik. Ia menyinggung penggunaan kewenangan konstitusionalnya dalam memberikan abolisi dan amnesti sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional.
Ia tidak menyebut secara spesifik kasus yang diberikan abolisi dan amnesti. Namun, pada tahun lalu, Ketua Umum Partai Gerindra itu memberikan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong, mantan tim sukses Anies Baswedan pada Pilpres 2024 yang merupakan rival politik Prabowo.
Ia juga memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan yang juga menjadi lawan politiknya dalam Pilpres lalu.
Prabowo menegaskan bahwa kewenangan tersebut digunakannya ketika ia menilai terdapat persoalan dalam proses hukum. “Kalau saya merasa ada sesuatu,” kata Prabowo.
Menurutnya, pengadilan harus menjatuhkan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yakni berdasarkan prinsip beyond a reasonable doubt. Ia menekankan bahwa setiap keputusan hukum harus diambil tanpa menyisakan keraguan.
“Harus tidak boleh ada keraguan sedikitpun. Kalau ada kemungkinan, bahwa terdakwa itu mungkin tidak bersalah, kita tidak boleh memberi keputusan yang final pada mereka itu. Dan saya sebagai pemegang mandat dari rakyat, saya bertanggung jawab. Saya ingin ada rule of law di Indonesia,” ujarnya.
Prabowo juga menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai fondasi stabilitas nasional.
“Hanya dengan kepastian hukum, kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat kita. Rakyat kita harus merasa hidup dalam masyarakat di mana pemerintahnya bersih dan adil. Ini syarat dari keberhasilan suatu negara. Saya pelajari sejarah, tidak ada negara berhasil tanpa pemerintah yang bersih dan adil,” ujarnya.
