Stabilitas Sistem Keuangan Masih Normal Sepanjang Triwulan II 2021

Rapat forum Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Jumat (30/7) lalu menyimpulkan stabilitas sistem keuangan (SSK) selama triwulan II 2021 dalam kondisi normal. .

“Hasil pemantauan KSSK, stabilitas sistem keuangan (SSK) untuk triwulan kedua 2021 berada dalam kondisi normal di tengah meningkatnya kembali kasus varian delta Covid-19,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers, Jumat (6/8).

Dalam rapat berkala tersebut, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK dan Ketua Dewan Komisioner LPS  menyepakti komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan terus mempertahankan momentum pemulihan ekonomi.

Dalam paparannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa tren perbaikan kinerja ekonomi global berlanjut pada triwulan kedua tahun 2021 terutama ditopang oleh terus menguatnya kinerja ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok. Realisasi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada triwulan kedua tahun 2021 mencapai 12% year on year (yoy) dari -9,1% periode yang sama tahun lalu. Ekonomi Singapura dan Tiongkok pada triwulan kedua juga mencatatkan pertumbuhan positif. Singapura tumbuh 14,3% yoy dari kontraksi -13,3% dan Tingkok tumbuh 7,9% dari  3,2% pada triwulan kedua tahun lalu.

Pulihanya ekonomi global ini berdampak pada meningkatnya transaksi perdagangan global dan harga komoditas. Ke depan, ekspektasi pemulihan ekonomi global masih akan ditopang oleh langkah-langkah sejumlah negara maju yang masih akan mempertahankan stimulus fiskal dan moneter. Di sisi lain, di tengah optimisme tersebut, sejumlah negara, seperti Inggris, Belanda, Malaysia dan Tingkok, kembali menghadapi penyebaran varian delta Covid-19 yang sangat mudah menyebar dan menular.

Di dalam negeri, seperti dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada triwulan kedua 2021 tumbuh 7,07% yoy. Sri Mulyani mengatakan selain karena didorong oleh pemulihan ekonomi global, pulihnya ekonomi domestik pada triwulan kedua lalu juga didukung oleh kebijakan  countercyclical pemerintah dan kebijakan moneter serta sektor keuangan yang akomodatif.

“Kedepan kontribusi dari faktor non APBN di dalam menyumbangkan pertumbuhan perekonomian diharapkan akan semakin stabil dan besar sehingga akan terus menopang berlanjutnya proses pemulihan ekonomi nasional yang didorong oleh keempat mesin pertumbuhan ekonomi secara bersama yaitu konsumsi, investasi, ekspor-impor dan belanja pemerintah,” ujar Sri Mulyani.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indoneisa, Perry Warjiyo mengatakan seluruh instrumen kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (pro growth) baik dari sisi kebijakan moneter, kebijakan makro prudential, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar uang maupun kebijakan internasional dan inkluasi ekonomi keuangan.

Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia mempertahankan kebijakan suku bunga rendah dengan BI-7 Day Reverse Repo Rate tetap pada level 3,5% – terendah sepanjang sejarah.

Bank Indonesia juga terus melanjutkan penambahan likuiditas ke pasar uang dan perbankan. Pada tahun ini, Bank Indoneisa telah menambah likuiditas (Quantitative Easing) di perbankan sebesar Rp101,1 triliun hingga 19 Juli 2021. Dengan demikian sejak tahun lalu, Bank Indoneisa telah melakukan Quantitative Easing sebesar Rp833,9 .triliun atau 5,4% PDB.

Untuk mendukung pembiayaan APBN, pada tahun ini Bank Indonesia melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana. Setelah pada tahun lalu Bank Indonesia melakukan pembelian SBN dari pasar perdana untuk APBN 2020 sebesar Rp473,42 triliun, pada tahun ini hingga 19 Juli 2021 pembelian SBN di pasar perdana untuk pendanaan APBN 2021 tercatat sebesar Rp124,13 triliun, dimana melalui mekanisme lelang utama  sebesar Rp48,67 triliun dan Rp75,46 triliun melalui mekanisme lelang tambahan.

Bagaimana Kondisi Industri Jasa Keuangan?

Ketua Dewan Komisoner OJK, Wimboh Santoso mengatakan sektor jasa keuangan secara umum dalam kondisi stabil berdasarkan sejumlah indikator. Kondisi permodalan lembaga jasa keuanagan berada pada level yang memadai. CAR perbankan tercatat sebesar 24,33% pada Juni 2021 dari 24,28% pada Mei 2021 sebesar 24,28%. Gearing ratio perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,3 kali, dan Risk Base Capital (RBC) perusahaan asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing 647,7% dan 314,8%.

Kecukupan likuiditas industri perbankan juga memadai untuk mendukung intermediasi, tercermin dari rasio alat likuid/non core deposit (AL/NCD) dan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (DPK) per Juni 2021 masing-masing sebesar 151,20% dan 32,95%. Penempatan ekses likuditas perbankan pada surat berharga negara tercatat sebesar Rp1.391,98 triliun atau 14,79% dari total aset atau naik 1,19% dibandingkan Desember 2020.

Intermediasi perbankan menunjukkan peningkatan dengan rasio kredit yang terjaga. Kredit perbankan pada Juni 2021 meningkat 1,83% secara year to date (ytd) dan tumbuh 0,59% secara year on year (yoy). Tren perbaikan ini juga disertai tingkat suku bunga kredit yang menurun sebesar 43 basis poin dibanding Maret 2021. Sementara, Dana Pihak Ketiga masih mencatatkan pertumbuh dobel digit sebesar 11,28% yoy. Suku bunga deposito satu bulan menurun dari 3,74% pada Maret 2021 menjadi 3,47% pada Juni 2021. “Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan suku bunga acuan yang telah dikeluarkan oleh BI secara bertahap telah ditransmisikan kepada kebijakan suku bunga kredit,” ujar Wimboh.

Profil risko kredit dan pembiayaan di lembaga jasa keuangan pada Juni 2021 tetap terjaga dengan resio NPL Gross membaik menjadi sebesar 3,24% dan rasio NPF perusahaan pembiayaan membaik ke level 3,96% jauh di bawah theresold 5%.

Kondisi pasar modal juga membaik dan stabil didukung minat beli investor asing atau non residential dan pemanfaatan pasar modal untuk pembiayaan ekonomi. IHSG 5 Agustus 2021 tercatat menguat ke level 6.205,42  tumbuh 3,79% ytd, dengan aliran dana asing tercatat masuk sebesar Rp19,04 triliun.

Hingga 27 Juli lalu, penghimpunam dana melalui pasar modal telah mencapai Rp116,6 triliun dengan 27 emiten baru yang melakukan IPO 2021 ini. Disebutkan bahwa masih ada sekitar 86 calon emiten baru yang akan melakukan IPO dengan nilai emisi Rp54,2 triliun.

Minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal juga meningkat. Jumlah investor ritel di pasar modal bertamabh 5 juta investor ritel baru selama pandemi ini.

“OJK akan terus menonitor perkembangan stabilitas sistem keuangan baik melalui pasar modal, perbankan dan lembaga keuangan non bank,” ujar Wimboh.