Sudah Mulai Membaik, Ini Kebijakan Pemerintah di Sektor Properti

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut sektor properti khususnya perumahan dalam 3 bulan terakhir mulai membaik. Diharapkan kondisi ini akan terus begitu. Membaiknya sektor tersebut tampak dari perkembangan program sejuta rumah 2020 yang sudah mencapai 856.758 unit.

“Dari jumlah ini 77% merupakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan 2020 ini, memang betul 2-3 bulan terakhir kondisi properti khususnya perumahan sudah mulai membaik,” kata Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  Eko Djoeli Heripoerwanto dalam sebuah webinar, Selasa (22/12).

Eko mengatakan, pembangunan perumahan yang dilaksanakan PUPR menjadi bagian dari program sejuta rumah yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 2015. Sepanjang periode 2015 hingga 2019 capaian program ini sekitar 4,8 juta unit atau 96% dari total target.

Capaian tersebut, kata Eko, karena konsep program sejuta rumah ini merupakan program percepatan yang dilakukan melalui kolaborasi pemerintah dengan asosiasi pengembang perumahan, perbankan dan masyarakat. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menjadi isu utama perumahan dan permukiman meliputi terbatasnya akses pembiayaan perumahan, rumah tidak layai huni dan permukiman kumuh, pemenuhan standar keandalan bangunan, dan keserasian terhadap lingkungan serta urban sprawl.

Menurut Eko, sektor properti merupakan salah satu sektor penting dalam pemulihan ekonomi nasional. Sektor ini tetap menjadi leading sector pada saat ini dan saat akan datang. Soalnya memiliki multiplier effect yang besar karena menggerakkan sekitr 170 industri seperti semen, besi, kayu, tukang, furnitur dan lain sebagainya.

“Juga berpotensi menyerap tenaga kerja sekitar 4 juta orang. Di masa pandemi salah satu yang paling terdampak adalah sektor properti karena banyak masyarakat menunda pembelian rumah dan kita alami 3-6 bulan pertama pandemi,” kata Eko.

Sementara itu, kata Eko, arah kebijakan sektor perumahan di RPJMN 2020-2024, meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menargetkan peningkatan akses perumahan layak huni dari 56,75% menjadi 70% atau sebanyak 11 juta perumahan dengan intervensi langsung dari pemerintah sebanyak 5 juta rumah.