Tok, Komisi VI DPR RI Menyetujui PMN kepada 10 BUMN Senilai Rp73,26 Triliun

Komisi VI DPR RI telah menyetujui pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), masing-masing Rp69,81 triliun PMN tunai dan senilai Rp3,44 triliun PMN non tunai. PMN ini akan dialokasikan dalam APBN tahun 2023 nanti.

Persetujuan politik tersebut diberikan dalam rapat kerja antara Komisi VI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Senin (4/7).

PMN tunai diberikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp10 triliun; PT LEN Industri (Persero) atau Defend Id sebesar Rp3 triliun; PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, sebesar Rp2 triliun; PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp30,561 triliun; dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)/In Journey, sebesar Rp9,5 triliun.

Selain itu, PMN tunai juga diberikan kepada PT Bahan Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG sebesar Rp6 triliun; PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4,1 triliun; PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebesar Rp3 triliun; Perum Damri sebesar Rp867 miliar dan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau Airnav sebesar Rp790 miliar .

Selain memberikan PMN tunai, dua dari 10 BUMN tersebut juga mendapatkan PMN non tunai yaitu PT LEN Industri (Persero)/ Defend ID sebesar Rp838,4 dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) ID Food, sebesar Rp2,60 triliun.

Selain menyetujui pemberian PMN tunai dan non tunai kepada 10 BUMN, Komisi VI DPR RI juga menyetujui aksi korporasi yang dilakukan oleh tujuh BUMN pada tahun 2022 ini. Ketujuh BUMN tersebut adalah:

1. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Perusahan baja ini akan menjual saham dalam portepel dengan metode privatisasi right issue yang akan digunakan untuk pembayaran utang dan pengembangan usaha. Komisi VI mengusulkan Kementerian BUMN untuk mempertimbangkan keterlibatan BUMN lain dalam pelaksanaan aksi korporasi ini.

2. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Perusahaan semen ini menjual saham dalam portepel dengan metode privatisasi right issue sesuai dengan persetujuan inbreng saham Semen Baturaja pada Semen Indonesia sebagai implementasi kebijakan Kementerian BUMN dalam melakukan integrasi BUMN klaster semen demi penguatan BUMN dalam persaiangan industri semen.

3. PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Perushaaan konstruksi ini akan menjual saham dalam portepel dengan metode privatisasi right issue sesuai dengan persetujuan PMN tahun anggaran 2022 sebesar Rp3 triliun.

4. PT Adhi Karya (Persero) Tbk. BUMN Karya ini akan menjual saham dalam portepel dengan metode privatisasi right issue, sesuai dengan persetujuan PMN tahun anggaran 2022 sebesar Rp1,98 triliun.

5. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Bank spesialias kredit KPR ini akan menjual saham dalam portepel dengan metode privatisasi right issue sesuai dengan persetujuan PMN tahun anggaran 2022 sampai dengan Rp2,98 triliun dari cadangan pembiayaan investasi.

6. PT Semen Kupang. Perusahaan semen yang berbasis di NTT ini akan menjual saham pemerintah dengan metode privatisasi penjualan saham secara langsung kepada investor.

7. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Pemerintah akan melakukan tambahan Penyertaan Modal Negara dari cadangan pembiayaan investasi APBN tahun anggaran 2022 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp7,5 triliun, yang akan digunakan untuk memperkuat permodalan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, perusahaan yang baru melakukan restrukturisasi hutang ini akan melakukan penjualan saham dalam portepel dengan moteode right issue sebagai tindak lanjut persetujuan PMN tahun anggaran 2022 sebesar Rp7,5 triliun. Kemudian, Garuda Indonesia juga akan melakukan konversi utang obligasi wajib konversi sebesar Rp1 triliun oleh pemerintah, penyertaan modal dari pemegang saham lain dan atau publik serta konversi utang menjadi saham dari nilai klaim settlement kreditur.

“Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian BUMN untuk memperhatikan seluruh catatan atau pandangan fraksi-fraksi di Komisi VI DPR RI terkait dengan persetujuan PMN tahun 2023 dan inisiatif corporate action tahun 2022 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan ini,” ujar Mohamad Hekal, Wakil Ketua Komisi VI, yang memimpin rapat kerja tersebut.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan akan memperhatikan semua catatan dan masukan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi dalam rapat kerja tersebut. “Kami akan perdalam terutama kami akan pastikan PMN ini tentu membawa hasil yang baik, tidak sekadar hanya menyandarkan keuangan BUMN kepada negara,” ujar Erick.

Erick mengatakan kontribusi BUMN dalam tiga tahun terakhir kepada negara mencapai Rp1.200 triliun yang terdiri dari pajak, deviden dan bagi hasil. “Untuk 10 tahun terakhir, totalnya kurang lebih Rp4.013 triliun. Artinya, tiga tahun terakhir ini ada kenaikan masing-masing per tahunnya Rp50 triliun lebih tinggi daripada tahun sebelumnya secara kumulatif,” ujarnya.