Dukung Pembiayaan Kaum Milenial, OJK akan Luncurkan Securitiy Crowdfunding Awal Tahun 2021

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan OJK terus mendukung upaya pemulihan ekonomi pada tahun 2021 dengan memberikan akses pembiayaan yang luas bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak hanya melalui perbankan tetapi juga melalui pasar modal.

Untuk mendukung usaha kaum milenial yang belum memiliki akses ke perbankan karena terkendala masalah track record dan jaminan, OJK akan memperluas penggunaan equity crowdfunding dan juga security crowdfunding. “Kita akan tetap fokus pada UMKM dengan memperluas akses bukan hanya perbankan tetapi juga melalui pasar modal terutama anak-anak milenial – yang apabila ke perbankan ada terkendala masalah credit record, masalah jaminan dan sebagainya – dengan memperluas penggunaan equity crowdfunding dan juga security crowdfunding […] Jadi anak-anak muda yang mempunyai  SPK [Surat Perintah Kerja] dari pemeritah maupun SPK dari proyek-proyek yang betul-betul risikonya kecil – kalau ke perbankan ada kendala berbagai macam – menggunakan security corwdfunding,” ungkap Wimboh saat menjadi pembicara dalam acara ‘Outlook Perekonomian 2021’, Selasa (22/12).

Wimboh mengatakan OJK sedang menyiapkan POJK mengenai security crowdfunding. “Kita launching-nya nanti di awal tahun,” ujarnya.

Selain membuka akses pembiyaan yang luas bagi UMKM, OJK pada tahun depan, kata Wimboh juga akan terus melakukan transformasi sektor keuangan melalui digitalisasi.

“Apabila ada kendala silakan. Nanti bisa kita bicarakan bagaimana kita mengatasinya terutama dari segi perundang-undangan. Dan bahkan kita akan mendorong, even itu bank kecil, bank BPR untuk menerapkan digital agar bisa memberikan service level yang sama dengan bank-bank besar dan kita bisa melakukan sinergi antara BPR dengan bank besar dan juga bagaimana platform teknologi kita siapkan bersama-sama untuk bisa masuk ke seluruh daerah terpencil,” ujarnya.

OJK juga akan terus melakukan edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan agar konsumen sektor keuangan terlindungi. Sebab, jelas Wimboh, saat layanan jasa keuangan masif masuk hingga ke pelosok daerah, di sisi lain ada problem rendahnya literasi keuangan. “Sehingga ini adalah tugas kita bersama, kita punya program TPKAD seluruh daerah untuk bisa bersama-sama mengedukasi masyarakat,” ujarnya.