DPR dan Pemerintah Akan Bahas RAPBN 2025 Pekan Depan, Sisakan Ruang untuk Prabowo-Gibran

DPR bersama pemerintah akan membahas Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 pada pekan depan. Dalam pembahasan ini, DPR menekankan untuk memberi ruangan terhadap pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel dalam pidatonya yang mewakili Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, RAPBN 2025 merupakan anggaran pertama bagi pemerintahan Prabowo-Gibran kelak. “Pemerintahan yang baru harus memiliki keleluasaan dalam menyusun APBN,” kata Gobel di Kompleks Parlemen, Selasa (14/5).

Dengan begitu, kata Gobel, RAPBN yang diwacanakan Presiden Joko Widodo harus sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan Prabowo selaku presiden terpilih. “Tidaklah sesuai dengan asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan di mana APBN 2025 disusun pemerintahan yang purna-tugas, akan tetapi yang harus bertanggung jawab adalah pemerintahan yang baru,” tambah Gobel.

Karena itu, kata Gobel, pemerintah yang menyusun RAPBN saat ini merupakan dasar kebijakan sementara. “Serta alokasi belanja yang hanya untuk kebutuhan rutin penyelenggaraan negara, setidaknya untuk kebutuhan triwulan pertama tahun 2025,” kata Gobel.

Sidang DPR kembali dibuka setelah reses berlangsung selama lebih dari 5 pekan sejak 5 April hingga 13 Mei 2024. Masa sidang kali akan berlangsung hingga 11 Juli 2024. DPR melalui alat kelengkapan Dewan akan memasuki siklus pembahasan APBN 2025 pada masa persidangan kali ini.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menggelar rapat bersama beberapa menteri di Istana Negara, Jakarta pada 5 April lalu dalam membahas RAPBN 2025. Hadir dalam rapat itu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

RAPBN 2025 merupakan APBN pertama bagi pemerintahan baru. RAPBN itu, kata Sri Mulyani, disusun sesuai dengan siklus dari APBN yang dimulai dengan pembahasan mengenai kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal.

“Tadi telah dilaporkan bahwa untuk tahun 2025, kita memulai dengan tantangan yang kemungkinan dihadapi baik dari sisi global, baik itu dari sisi ekonomi seperti terjadinya kenaikan suku bunga, inflasi, dan juga dari arus modal yang terpengaruh, tensi dari geopolitik, juga adanya tren seperti digitalisasi, climate change, dan demografi yang semakin aging,” ungkap Sri Mulyani.

Sementara, untuk fokus pemerintahan baru nanti, lanjut Sri Mulyani, difokuskan menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tantangan struktural, seperti peningkatan produktivitas. “Fokus dari kebijakan fiskal 2025 adalah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan well-being atau kesejahteraan, dan konvergensi kesejahteraan dan kemajuan antar daerah,” ungkap Sri Mulyani.

Beberapa program seperti hilirisasi, transformasi hijau, pembangunan infrastruktur, SDM unggul, inklusivitas, dan reformasi, kata Sri Mulyani, birokrasi masih akan tetap dilakukan. Terlebih, Presiden Jokowi meminta dirinya agar tetap fokus berkomunikasi dengan pemerintahan baru. Hal itu agar, pemerintahan baru bisa langsung melaksanakan program-program yang menjadi program prioritas yang sudah disampaikan.

Selain itu juga disepakati disepakati komitmen untuk menjaga defisit di bawah 3%. Juga untuk berbagai program-program terutama di bidang sumber daya manusia, seperti pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. “Diyakinkan bahwa itu sudah mewadahi berbagai program-program yang menjadi prioritas dari pemerintah yang akan datang,” kata Sri Mulyani.