Keputusan Pemerintah Gunakan Vaksin Nusantara untuk Booster Disambut Positif

0
581
Reporter: Rommy Yudhistira

Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena menyambut positif kebijakan pemerintah yang memilih salah satu vaksin dalam negeri sebagai booster pada 2022. Apalagi beberapa keterangan para peneliti dan data para peserta uji klinis vaksin Nusantara disebut ampuh menghadapi Covid-19 termasuk varian baru Omicron.

“Tentu dengan data penelitian semacam ini, kebijakan pemerintah tersebut tepat sekali karena dengan kemampuan vaksin dalam negeri, vaksin Nusantara ini untuk bisa menghadapi varian Omicron ini atau bahkan varian lainnya,” kata Melki dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Vaksin impor seperti Sinovac dan Zifivax, kata Melki, juga menjadi bagian penting dalam program vaksinasi booster pada tahun depan. Alasan menggunakan kedua vaksin itu karena teruji dan memiliki sertifikasi halal dari MUI.

“Kita bisa memiliki stok vaksin yang cukup untuk melakukan booster di 2022 dan vaksin tersebut kita lihat juga efektif. Saya kira bagus untuk menghadapi varian-varian baru termasuk Omicron dan kita berharap untuk varian-varian ke depan,” ujar Melki.

Baca Juga :   Menristek dan LIPI Harapkan Swasta Sumbang Dana Riset

Menurut Melki, keputusan pemerintah melibatkan vaksin dalam negeri patut diapresiasi. Terlebih jika dikaitkan dengan kemandirian vaksin, efektivitas vaksin dan kehalalan vaksin yang menjadi atensi pemerintah.

“Dengan kebijakan untuk produksi vaksin dalam negeri yang disampaikan oleh Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN) Pak Airlangga Hartarto sebagai kebijakan Presiden Jokowi, yang kemudian juga disampaikan oleh Pak Menko Marves Pak Luhut bahwa vaksin Nusantara merupakan salah satu yang akan didorong untuk dipakai sebagai vaksin booster 2022,” kata Melki.

Melki juga mengapresiasi perhatian pemerintah untuk memperhatikan aspirasi umat muslim yang disampaikan melalui MUI dan Nahdlatul Ulama (NU) untuk menggunakan vaksin Sinovac dan Zifivax yang sudah mendapatkan emergency use authorization (EUA) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan sertifikasi halal.

Leave a reply

Iconomics