Komisi VI DPR Setujui Pagu Anggaran Kementerian BUMN Senilai Rp 305,6 Miliar

Komisi VI DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian BUMN sebesar Rp 305,6 miliar pada tahun anggaran 2024. Anggaran tersebut akan digunakan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 208,9 miliar, serta program pengembangan dan pengawasan BUMN sebesar Rp 96,7 miliar.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengatakan, pihaknya telah menerima penjelasan Menteri BUMN Erick Thohir mengenai usulan tambahan anggaran sebesar Rp 50 miliar pada 2024. Usulan itu akan dialokasikan untuk pembinaan dan pengawasan BUMN Rp 26,5 miliar, peningkatan kualitas sarana dan prasarana Rp 21,9 miliar, publikasi kinerja BUMN sebesar Rp 1,5 miliar.

“Komisi VI bersama Kementerian BUMN akan melakukan pembahasan RKA/KL tahun 2024 kembali sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR dalam waktu yang akan ditentukan kemudian,” kata Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8).

Sedangkan Menteri BUMN Erick Thohir dalam paparannya mengatakan, pagu anggaran Kementerian BUMN itu merupakan suatu prestasi yang berhasil dicapai. Pencapaian itu terwujud karena adanya dukungan yang diberikan Komisi VI.

“Ini pertama kalinya pagu kita akan tembus di atas Rp 300 miliar saya rasa. Seindah ruangan hari ini. Jadi Rp 305 angkanya,” kata Erick.

Anggaran tersebut, kata Erick, akan digunakan untuk beberapa program prioritas yang terdiri atas pengembangan BUMN di berbagai sektor, peningkatan tata kelola, dan manajemen risiko BUMN. Kemudian, restrukturisasi BUMN karya, Defend Id, dan BUMN galangan yang direncanakan merger.

Selanjutnya, sambung Erick, anggaran juga akan digunakan untuk memantau penugasan BUMN dalam pembangunan infrastruktur, mineral dan batu bara, pangan, pariwisata, dan lain-lainnya. “Dukungan konsolidasi holding Danareksa, BUMN farmasi, BUMN kehutanan, dan BUMN manufaktur. pengelolaan TJSL BUMN, lalu inventarisasi aset bermasalah BUMN yang kita sedang rapikan sekarang,” kata Erick.