Kontras Nilai 3 Capres Belum Berbicara Substansial Dalam Hal Pelanggaran HAM Berat di Papua

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (Kontras) merespons tema hak asasi manusia (HAM) yang menjadi pembahasan dalam debat perdana calon presiden (capres) 2024. Kontras menilai topik pembahasan HAM dan kekerasan yang terjadi di Papua belum sepenuhnya dibahas secara substansial.

Koordinator Badan Pekerja Kontras Dimas Bagus Arya mengatakan, momentum debat capres belum menghadirkan diskursus HAM secara esensial dan substansial. Para capres yang berdebat dinilai belum sepenuhnya memaparkan gagasan, visi-misi, dan program unggulan untuk menyelesaikan permasalahan HAM yang ada.

“Seperti penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, kekerasan yang terus terjadi di Papua, kebebasan berpendapat hingga pendekatan keamanan dalam pembangunan,” kata Dimas dalam keterangan resminya pada Rabu (13/12).

Selanjutnya, kata Dimas, pemikiran para capres mengenai gagasan dan rencana implementasi agenda pemerintahan, hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga, dinilai belum berhasil disampaikan kepada masyarakat. “Bahkan, kami menilai bahwa performa salah satu capres yakni Prabowo Subianto sangatlah buruk, menunjukkan sisi emosionalnya khas jenderal produk Orde Baru,” ujar Dimas.

Sebelumnya, isu kekerasan dan HAM di Papua menjadi salah satu tema debat pertama yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (12/12) kemarin. Calon presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto menjadi pihak pertama yang diminta memaparkan kondisi kekerasan dan HAM di Papua.

Prabowo mengatakan, masalah yang terjadi di Papua cukup rumit karena melibatkan gerakan separatisme. Prabowo juga menduga gerakan separatisme yang ada di Papua didukung negara asing yang memiliki tujuan tertentu.

“Kita melihat bahwa kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah,” kata Prabowo dalam sesi debat di kantor KPU, Jakarta.

Selain itu, kata Prabowo, gerakan separatis yang ada di sana menyerang kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, orang tua, dan anak-anak. Untuk itu, kata Prabowo, pihaknya akan mengambil langkah-langkah yang mengutamakan kepentingan hak asasi manusia untuk menyelesaikan persoalan di Papua.

“Jadi rencana saya pertama adalah tentunya penegakan hukum, memperkuat aparat di situ, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi,” ujar Prabowo.

Prabowo berencana meneruskan sejumlah program yang dilakukan Presiden Joko Widodo untuk menangani masalah Papua. Prabowo menilai, seluruh program yang telah dijalankan Jokowi memiliki dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Papua.

“Jadi yang saya katakan saya akan lanjutkan, kita membawa kemajuan ekonomi, sosial, services yang terbaik untuk rakyat Papua, melindungi rakyat Papua dari keganasan para separatis dan teroris, dan menjamin penegakan hak asasi manusia,” kata Prabowo.

Menanggapi jawaban Prabowo, capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan, yang dilakukan Prabowo itu dinilai belum bisa menyelesaikan persoalan di Papua. Menurut Ganjar, persoalan Papua bisa diselesaikan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Papua.

“Rasanya tidak cukup, karena dialog menurut saya menjadi sesuatu yang penting agar seluruh kekuatan yang ada di sana, seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama menyelesaikan itu. Itu menurut saya akar masalahnya,” ujar Ganjar.

Sementara itu, capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan menilai, masalah Papua tidak bisa disikapi hanya soal kekerasan semata. Persoalan Papua terjadi karena adanya ketimpangan dan tidak adanya keadilan yang merata. Untuk menyelesaikan masalah Papua, pemerintah harus menghadirkan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Papua.

“Jadi tujuannya bukan semata-mata meniadakan kekerasan, karena damai itu bukan karena tidak ada kekerasan, damai itu ada keadilan, itu prinsip utamanya,” ujar Anies.

Untuk menyelesaikannya Papua, menurut Anies ada 3 poin yang harus dilakukan. Pertama, terhadap seluruh peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, perlu dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas. Kedua, pemerintah perlu melakukan tindakan pencegahan agar hal serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

“Dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan tetapi keadilan. Yang ketiga melakukan dialog dengan semua secara partisipatif,” ujar Anies.