Masuk Reses, DPR Klaim Telah Jalankan Tugas Konstitusional dan Pengawasan
Tangkapan layar, Ketua DPR Puan Maharani/Iconomics
DPR resmi menutup masa sidang V tahun persidangan 2022-2023. Selama masa sidang kali ini DPR telah menyelesaikan beberapa rancangan undang-undang (RUU), dan menjalankan tugas konstitusional, serta fungsi pengawasan.
Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan, pada masa sidang ini, DPR bersama pemerintah telah menetapkan UU Kesehatan dan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai usul inisiatif DPR. Juga telah merumuskan kebijakan-kebijakan fiskal untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 yang berbasis kesejahteraan masyarakat.
“Kehadiran UU Kesehatan yang baru diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. RUU tentang Desa merupakan upaya untuk memajukan perekonomian masyarakat desa, mengatasi kesenjangan nasional, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7).
Di samping itu, kata Puan, DPR bersama pemerintah, dan DPD telah memprioritaskan pembahasan 13 RUU yang masih dalam proses pembicaraan tingkat I, serta RUU lainnya yang terdapat pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.
DPR bersama pemerintah, kata Puan, juga telah menyepakati kebijakan fiskal tahun anggaran 2024 yang diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan. Arah kebijakan itu, dapat diartikan sebagai upaya DPR dan pemerintah untuk mencapai target akhir rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2024.
Pada masa persidangan ini, kata Puan, DPR telah menerima RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2022, yang mana RUU itu akan dibahas pada masa persidangan berikutnya. “DPR akan memastikan pelaksanaan APBN 2022, telah dijalankan secara efisien, transparan, dan akuntabel, oleh pemerintah,” ujar Puan.
Dari sisi fungsi pengawasan, kata Puan, melalui rapat bersama mitra kerja, panitia kerja (panja) yang dibentuk alat kelengkapan Dewan, DPR telah memberikan perhatian dan rekomendasi berbagai permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat seperti potensi serangan siber, pemanfaatan dana APBN, permasalahan pengalihan atau pengangkatan tenaga honorer, mafia tanah, pembangunan infrastruktur kampung nelayan, dan izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.
Kemudian, percepatan penyelesaian lapangan abadi LNG Blok Masela, penyerapan tenaga kerja lokal dalam pengembangan kawasan wisata, sarana dan prasarana penunjang kereta cepat Jakarta-Bandung, peraturan KPU mengenai keterwakilan 30% perempuan, rencana kebijakan pemerintah terkait remunerasi bagi aparatur sipil negara.
Kemudian, kata Puan, DPR juga telah melakukan uji kelayakan terhadap calon anggota BPK 2023-2028, calon anggota BSBI periode 2023-2028, dan calon anggota DK OJK periode 2023-2028, dan calon duta besar negara sahabat.
“Selamat memasuki masa reses dan menyapa rakyat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua,” tutur Puan.
