Soal Keributan Publik dan Warganet Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Begini Kata Jokowi
Perbedaan hitungan suara dalam Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) Pemilu 2024 milik KPU dengan hitungan tempat pemungutan suara (TPS) menjadi perhatian publik dan warganet. Bahkan perbedaan itu dinilai menjadi bentuk dugaan kecurangan penyelenggara pemilu demi memenangkan pasangan calon presiden tertentu.
Soal ini, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Dengan catatan bahwa temuan itu memang terkait kecurangan dalam pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024.
“Tapi kalau memang ada betul, mekanisme untuk ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), mekanisme nanti persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK ), saya kira sudah diatur semuanya, jadi jangan teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK,” kata Jokowi di JI-Expo, Jakarta, Kamis (15/2) kemarin.
Soal hitung cepat dari berbagai lembaga survei yang sementara ini memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disebut Jokowi sebagai teknologi yang bisa dipercaya. Padahal hitung cepat atau sering disebut sebagai quick count merupakan sebuah metode untuk memantau proses penghitungan suara yang dilakukan KPU untuk mendorong keterbukaan dan akuntabilitas proses pemungutan suara di pemilu.
Walau begitu, Jokowi tetap mengutamakan hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU sebagai lembaga resmi penyelenggara pemilu. “Hasil penghitungan quick count itu adalah penghitungan ilmiah, tetapi apapun itu kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Sabar, ojo kesusu, sabar,” ujar Jokowi.
Kendati menyuruh bersabar menunggu hitungan dari KPU, Jokowi justru mengaku sudah mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang unggul sementara dalam hasil hitung cepat. “Sudah selamat, selamat. Ketemu langsung, sudah, malam, berempat, tidak perlu saya sebut,” ujar Jokowi lagi.
Di sisi lain, Bawaslu menemukan 19 masalah yang terjadi di proses pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024. Dari jumlah tersebut terbagi dalam 13 masalah pemungutan suara, dan 6 masalah pada pelaksanaan penghitungan suara.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya menemukan permasalahan tersebut dari hasil pengawasan yang dilakukan di 38 provinsi Indonesia. “Dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) hingga 15 Februari 2024 pukul 06.00 WIB,” kata Bagja.