Rapat Gabungan Komisi XI dan VI DPR akan Bahas Asabri dan Jiwasraya

Komisi XI bersama Komisi VI DPR RI akan mengadakan Rapat Gabungan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membahas permasalahan kasus gagal bayar klaim nasabah oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Rapat gabungan dijadwalkan diadakan pada Senin (20/01/2020) setelah rapat dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai hasil audit Jiwasraya pada Kamis (16/01/2020).

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Anis Byarwati, rapat gabungan ini diadakan untuk membahas mengenai tindak lanjut penanganan kasus Jiwasraya.

“Kita akan ada rapat dengan BPK mengenai hasil auditnya seperti apa dan dari situ kita akan lihat. Selanjutnya adalah rapat gabungan dengan Kemenkeu, Kemenbumn dan OJK,” kata Anis usai Rapat Dengar Pendapat Umum di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Selasa (14/01/2020).

Anis mengatakan rasa prihatin DPR terhadap kasus Jiwasraya karena hutang klaim dari 5,5 juta nasabah, sebanyak 5,2 juta nasabahnya kalangan menengah ke bawah.

“Kalau Saving Plan ini kan hanya 17.000 (nasabah). sedangkan 5,2 jutanya dari menengah ke bawah. Itulah kenapa DPR ingin menyelamatkan nasabah yang kecil-kecil ini, masa DPR diam saja,” tegasnya.

Selain membahas mengenai Jiwasraya, lanjutnya, pada Rapat Gabungan tersebut akan juga membahas mengenai kasus PT Asabri (Persero). Terkait Asabri, pihaknya akan minta audit oleh BPK terhadap laporan keuangan perusahaan asuransi sosial tersebut, seperti yang telah dilakukan terhadap Jiwasraya.

“Ketua MPR juga bilang bahwa perusahaan seperti ini harus diaudit. Dan yang berwenang mengaudit itu BPK. Jadi kalau Jiwasraya itu atas permintaan DPR untuk mengaudit, Asabri juga demikian,” kata Anis.

Ia menandaskan hal seperti ini tidak boleh dibiarkan lolos. Perusahaan-perusahaan tersebut harus berbenah.