Capaian Rasio Pajak Masih Jadi Tantangan, Kadin Usul 4 Masukan ke Pemerintah, Apa Saja?
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan bahwa rasio pajak atau tax ratio masih menjadi tantangan bagi kondisi fiskal pada 2026. Untuk itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi rasio pajak di tahun ini.
Berdasarkan data yang ada, Ketua Komite Tetap Perpajakan Kadin Indonesia Ajib Hamdani mengatakan, realisasi penerimaan pajak hingga akhir Desember 2025 mencapai Rp 1.917,6 triliun, atau sebesar 87,6% dari target APBN 2025 senilai Rp 2.189,3 triliun.
Meski pemerintah belum mengumumkan kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal IV/2025, kataAjib, kondisi rasio pajak sudah dapat diprediksi hanya dengan melihat posisi realisasi penerimaannya. Perkiraannya rasio pajak pada 2025 ada di bawah 10% atau single digit.
“Tahun 2025 kembali flop, kembali single digit, kira-kira begitu,” kata Ajib dalam acara Outlook Perpajakan & Partnership Gathering IKPI 2026 di Jakarta, Selasa (20/1).
Untuk mengantisipasi hal itu, kata Ajib, Kadin memberikan 4 masukan kepada pemerintah agar penerimaan fiskal 2026 menjadi lebih optimal. Keempat hal itu ialah, basis pajak yang luas, kepatuhan yang berkelanjutan, penegakan hukum tegas dan adil, serta regulasi yang sederhana dan pasti.
Agar 4 hal itu terwujud, ujar Ajib, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan konsultan pajak. Selain itu, peran serta masyarakat untuk patuh terhadap pajak pun menjadi kunci penting dalam meningkatkan rasio pajak nasional.
“Yang harus kita pahami bersama-sama bahwa pajak itu adalah sebuah seni untuk mengubah dari sebuah individualisme menjadi sebuah kolektivisme. Saya pikir dengan adanya peran IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) maka spirit membangun kolektivisme itu akan bisa menjadi achievable,” tutur Ajib.
