Bantahan Eks Menpora Dito Soal Lobi-lobi

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo membantah ada pembahasan maupun lobi terkait jumlah, dan pembagian kuota haji tambahan saat dirinya mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Arab Saudi. Dito menyampaikan hal itu setelah memberikan kesaksian dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (10/09/2026).

Dito mengaku lega dapat menyampaikan keterangannya secara terbuka di persidangan. Sebab, menurut dia, saat menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), keterangannya tidak dapat disampaikan kepada publik.

“Alhamdulillah saya juga senang di sidang jadinya, karena kalau di pemeriksaan KPK kan kami tidak bisa menyuarakan dan didengar oleh banyak orang. Sekarang di sidang sudah kami jelaskan dan terbuka untuk umum,” kata Dito.

Ia berharap kesaksiannya dapat membantu proses persidangan, terutama untuk menjelaskan alasan dirinya ikut dalam rombongan Presiden Jokowi ke Arab Saudi.

“Jadi clear lah maksud dan tujuan waktu saya di KPK dan kenapa saya ikut mendampingi Bapak Presiden ke Arab Saudi. Jadi ya semoga ini bisa membantu dari proses persidangan,” ujarnya.

Menurut Dito, kunjungan Presiden Jokowi ke Arab Saudi memang menghasilkan tambahan kuota haji. Namun, ia menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya pembahasan teknis mengenai jumlah maupun pembagian kuota dalam pertemuan tersebut.

“Prinsipnya saya yakin kunjungan Presiden Joko ini menghasilkan kuota tambahan, baik untuk umat. Tapi kita sedih juga bahwa sama ada salah,” katanya.

Dito juga membantah adanya pembahasan pembagian kuota saat pertemuan dengan Raja Arab Saudi. Menurut dia, persoalan itu baru dibahas dalam rapat lanjutan setelah kunjungan Presiden.

“Tidak dibahas. Itu kan karena tidak ada Menteri Agama, itu kan dilanjutkan rapat selanjutnya bersama menteri-menteri aja, setahu saya,” ujar Dito.

Ia menjelaskan pertemuan Presiden dengan Raja Arab Saudi merupakan bagian dari agenda forum ekonomi yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bilateral. Dalam pertemuan bilateral itu, pemerintah Indonesia dan Arab Saudi membahas sejumlah kerja sama antarpemerintah.

“Nah, MoU itu kan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi. Mungkin pada saat itu tidak ada untuk kerja sama dengan Kementerian Agama,” katanya.

Ketika ditanya mengenai angka tambahan kuota 20 ribu jemaah, Dito mengaku tidak mengetahui kapan angka itu ditetapkan. “Ya, setahu saya tidak tahu itu dibuat setelah ada rapat lanjutan. Itu kan 12 jam atau sehari setelah haji yang itu terjadi,” ujarnya.

Dito juga menegaskan tidak mengetahui adanya lobi-lobi khusus untuk mendapatkan tambahan kuota haji yang saat ini dipersoalkan oleh KPK.

“Ya, kalau saya tidak, setahu saya tidak. Semuanya proper, apa yang dilakukan beliau sebagai asosiasi dengan aturan agama. Jadi saya tidak tahu detail teknis,” katanya.

Selain soal kuota, Dito turut menjelaskan mengenai foto pertemuannya dengan Presiden Jokowi yang sebelumnya diperlihatkan penyidik KPK saat pemeriksaan. Ia menilai foto itu tidak memiliki korelasi dengan perkara kuota haji, karena pertemuan itu terjadi dalam momentum Olimpiade dan berlangsung setelah pelaksanaan haji 2024.

“Saya rasa tidak ada korelasinya dan itu juga pertemuan saat Olimpiade dan itu jauh setelah haji dari 2024,” ujar Dito.