Prabowo Dinilai Akan Tunjuk Lagi Amran Sulaiman Jadi Mentan

Presiden terpilih Prabowo Subianto dinilai kemungkinan akan menunjuk kembali Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian (Mentan). Kinerja Amran dalam memimpin sektor pertanian menjadi pertimbangan bagi pemerintahan Prabowo untuk memilihnya kembali sebagai Mentan.

“Jadi beliau (Amran) pernah paparan di leadership course yang kami ikuti. Beliau langsung mengontrol begitu didapuk menjadi menteri, menggantikan yang lama. Di periode pertama memang beliau kan. Itu langsung dibenarkan masalah pupuk, akhirnya grafiknya otomatis naik lagi. Jadi ini harus ditungguin (pupuk) yang ke petani ini,” kata anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Muhammad Sirod dalam diskusi PSR & Petani Plasma Katalisator Sawit Indonesia Emas 2045 di Ballroom Oria Hotel, Jakarta, Rabu (16/10).

Sirod mengatakan, dalam menjalankan bisnis pertanian pemerintah harus memperhatikan 2 hal yang saling berkaitan. Petani dan produk yang dihasilkan perusahaan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

“Kita maksimalkan produknya supaya (perusahaan) untung, petani tidak dilayani itu pasti turun. Petaninya terlalu disejahterakan, leha-leha. Jadi ini dua-duanya jalan,” ujar Sirod.

Kemudian, lanjut Sirod, pemerintahan yang baru akan melanjutkan program hilirisasi sumber daya alam (SDA) Indonesia. Bahkan, pemerintah turut memaksimalkan sumber daya maritim yang ada di Tanah Air.

Dengan begitu, kata Sirod, diharapkan upaya hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi, lapangan pekerjaan, dan berdampak positif di sektor lainnya. Di sisi lain, hilirisasi dinilai turut berkontribusi pada transfer pengetahuan teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia.

“Di komoditi sawit, alhamdulilah ini kita sudah menjadi champion kita, tinggal kita kuatkan ekosistemnya,” kata Sirod.

Di samping itu, kata Sirod, pemerintahan Prabowo akan mengupayakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Potensi sumber daya alam yang ada harus diawasi, sehingga pelaksanaan dan tata kelolanya dapat memberikan kontribusi besar bagi negara.

“Sawit itu ada potensi pajak yang bisa dikemplang. Misalnya punya 1 juta hektare, yang dilaporkan cuma 200 ribu. Itu sampai Rp 300 triliun (kerugian negara). Jadi sawit ini industri yang bagus, tapi negara tidak untung banget. Ini jadi concern-nya Pak Prabowo juga. Pemberantasan kemiskinan, jadi itu narasinya ke sana, karena ikut menyelesaikan,” katanya.