BI: Pemulihan Ekonomi Negara Bisa Dilakukan Melalui Repo SBN Perbankan

Bank Indonesia (BI) menyebutkan melalui repurchasing agreement (repo) Surat Berharga Nasional (SBN) yang dimiliki perbankan dalam negeri dapat mendanai sebagian besar dari program pemulihan ekonomi nasional. Untuk program restrukturisasi kredit UMKM berupa penundaan angsuran pokok selama 6 bulan akan membutuhkan likuiditas sekitar Rp 140 triliun hingga 160 triliun.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, jumlah itu sudah mencakup seluruh kredit UMKM yang bisa direstrukturisasi. Sementara, kredit korporasi dan komersial, akan membutuhkan dana likuiditas sekitar Rp 400-425 triliun untuk merestrukturisasi kredit secara keseluruhan.

Karena itu, Perry mengusulkan mekanisme pendanaan program tersebut dengan melakukan repo terhadap SBN yang dimiliki perbankan dengan tenor fleksibel antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan hingga 12 bulan.

Adapun jumlah SBN yang dimiliki perbankan saat ini sekitar Rp 750 triliun. Perry akan tetapi meminta memastikan manajemen likuiditas perbankan yang berhati-hati ketika melakukan repo.

Jika perbankan merepo sekitar 52%-56% dari total SBN milik perbankan senilai Rp 390-420 triliun, kata Perry, sisa kebutuhan pendanaan pemerintah terhadap program pemulihan ekonomi sekitar Rp 140-170 triliun.

“Melalui mekanisme tadi kami akan berdiskusi dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) bagaimana mekanisme SBN untuk Rp 170 triliun tadi,” kata Perry saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR secara virtual, Rabu (6/5).

Pembelian SBN khusus pendanaan program pemulihan ekonomi akan dilakukan melalui mekanisme private placement (tanpa melalui pasar perdana) dengan yield SBN yang tidak lebih rendah dari biaya operasi moneter yakni sekitar 4,9% untuk term-repo SBN dengan tenor 12 bulan.

Perry memastikan, tingkat yield tersebut jauh lebih rendah dari yield SBN pemerintah melalui lelang di pasar perdana sekitar 8,08% dan juga lebih rendah dari rate bunga obligasi korporasi yang melalui medium term note dengan tenor 3 tahun dengan kisaran bunga 7-8%.

Selain itu, Perry meminta menteri keuangan agar SBN yang akan diterbitkan untuk pendanaan program pemulihan ekonomi dapat diperdagangkan (tradeable). Dengan demikian, ketika ekonomi telah pulih dan pasar mulai kebanjiran likuiditas, pihaknya dapat menggunakan instrumen tersebut untuk menyerap kembali sehingga inflasi bisa terkendali.

Terkait bantuan terhadap UMKM, Perry mengatakan, BI akan mempertimbangkan pemberian insentif berupa pemberian suku bunga Giro Wajib Minimum khusus bagi bank yang melakukan restrukturisasi kredit bagi UMKM.