Jokowi Luncurkan Govtech Indonesia, Perkuat Transformasi Digital dan Permudah Layanan Masyarakat

0
25
Reporter: Rommy Yudhistira

Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan Government Technology (Govtech) Indonesia yang diberi nama INA Digital. Peluncuran portal integrasi tersebut bertujuan memperkuat transformasi digital dan mempermudah layanan untuk masyarakat.

Jokowi mengatakan, ide untuk membuat satu portal digital tersebut karena banyaknya aplikasi atau platform di kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah. Berdasarkan catatan pemerintah, setidaknya terdapat 27 ribu aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi satu sama lainnya.

“Bahkan banyak yang tumpang tindih. Oleh sebab itu perlu saya sampaikan mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru. Mulai tahun ini berhentilah bikin platform-platform baru, setop. Karena tadi 27 ribu aplikasi yang ada,” kata Jokowi dalam acara peluncuran Govtech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5).

Peluncuran portal digital tersebut, kata Jokowi, dilakukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Peningkatan daya saing, salah satunya dilakukan melalui penguatan infrastruktur digital publik.

Upaya tersebut, kata Jokowi, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik di Tanah Air. Tidak hanya itu, INA Digital pun diharapkan bisa memperkuat transformasi Govtech Indonesia.

Baca Juga :   Aplikasi Serambi Masjid Besutan Bukalapak Mendukung Masjid Go Digital

“Di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan izin usaha, perpajakan, dan lain-lainnya. Memang inilah tahap awal kita memulai,” ujar Jokowi lagi.

Meski memerlukan waktu, kata Jokowi, percepatan transformasi digital harus dilakukan secara bertahap. Untuk mendorong hal itu, pemerintah akan mempersiapkan segala sesuatunya dan akan mensosialisasikan kepada para aparatur sipil negara (ASN).

“ASN digital juga disiapkan, sistemnya juga terus disosialisasikan, kemudian diperbaiki terus dan dilanjutkan secara bertahap,” tambah Jokowi.

Masih kata Jokowi, pihaknya berpesan kepada setiap kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah untuk bersama-sama melakukan integrasi, serta interoperabilitas aplikasi dan data. Dan diharapkan tidak ada lagi aplikasi dan platform digital yang justru semakin mempersulit pelayanan publik untuk masyarakat.

“Tidak boleh lagi ada alasan ini dan itu, karena merasa datanya milik saya, kepunyaan saya, datanya milik kementerian saya, datanya milik lembaga saya, pemda saya. Tidak boleh lagi. Kita tidak akan maju kalau masih egosentris itu pelihara. Jadi sekali lagi tinggalkan praktik-praktik lama, tinggalkan mindset lama,” kata Jokowi.

Leave a reply

Iconomics