Kementerian PPN/Bappenas Dapat Pagu Anggaran Senilai Rp 2,5 T di RAPBN 2026
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy/Dok. PPN/Bappenas
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendapat pagu anggaran senilai Rp 2,5 triliun pada RAPBN 2026. Dari angka itu, Rp 1,5 triliun dialokasikan untuk program dukungan manajemen, dan Rp 1,06 triliun untuk program perencanaan pembangunan nasional.
Berdasarkan paparan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, pagu anggaran dukungan manajemen akan dikucurkan untuk gaji dan tunjangan kinerja sebesar Rp 619,4 miliar, sewa gedung Rp 330 miliar, operasional pegawai Rp 36 miliar, dan dukungan pelayanan Rp 542,2 miliar.
Kemudian, untuk program perencanaan pembangunan nasional sebesar Rp 1,06 triliun akan disalurkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi. Kemudian, koordinasi, perencanaan, dan pengawalan program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto. Adapun rincian pagu anggaran untuk program perencanaan pembangunan nasional yakni rupiah murni Rp 801,5 miliar, pinjaman luar negeri Rp 86,4 miliar, dan hibah luar negeri Rp 181,2 miliar.
“Anggaran ini untuk membiayai tugas Bapennas, seperti fungsi 1 data, SDGs, serta pengawalan perencanaan pelaksanaan program hasil terbaik cepat, antara lain makan bergizi gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan, pembangunan sekolah unggul, dan kelanjutan program-program seperti kartu sejahtera,” kata Rachmat dalam rapat kerja Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9).
Masih dalam program 2026, kata Rachmat, pihaknya fokus dalam mendukung pencapaian trisula pembangunan yang meliputi, penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi inklusif, serta berkelanjutan.
“Penurunan jumlah orang miskin ini adalah tugas penting, di dalam program ini mulai dari penyusunan tata kelola data, penyusunan peta jalan menuju Indonesia sejahtera, hingga penyusunan grand design graduasi kemiskinan menuju sejahtera, termasuk juga digitalisasi pendidikan,” ujar Rachmat.
Ke depannya, kata Rachmat, PPN/Bapennas berupaya untuk terus melakukan penguatan kelembagaan dan kemitraan, untuk mendorong percepatan pembangunan berkelanjutan.
“Kementerian PPN/Bappenas berperan sentral sebagai motor penggerak seluruh proses ini, karena sekretariat SDGs nasional ada di Kementerian PPN,” katanya.
