KSP Usulkan Pembentukan Satgas untuk Mudahkan Transisi Keberlanjutan Kebijakan Pengendalian Karbon

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dan Tim Ekonomi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sedang mempersiapkan pembentukan Badan Pengelola Pengendali Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP31-TNK). Karena itu, KSP mengusulkan pembentukan satuan tugas (Satgas) untuk memudahkan proses transisi keberlanjutan kebijakan pengendalian karbon.

Kepala KSP Moeldoko mengatakan, usulan tersebut karena pemerintah di era Presiden Joko Widodo telah memiliki sejumlah rumusan kebijakan rendah karbon yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Selain itu, pemerintah turut berkomitmen untuk menurunkan tingkat emisi karbon.

“Dalam masa transisi pemerintahan ini harapannya bisa ada kebijakan yang lebih mengakselerasi dalam kepemimpinan selanjutnya,” kata Moeldoko dalam keterangannya pada Kamis (15/8).

Moeldoko berpendapat, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam hal perdagangan karbon. Potensi tersebut dapat terlihat dari kekayaan alam, banyaknya hutan tropis, aneka ragam hayati laut dan pesisir yang menjadi sumber penyerapan karbon serta berperan penting untuk mengatasi krisis iklim yang terjadi saat ini.

“Indonesia bisa menangkap potensi ekonomi yang besar dari pasar karbon, dan menjadi sumber penerimaan negara yang besar,” ujar Moeldoko.

Sementara itu, Ketua Tim Ekonomi Prabowo-Gibran Burhanuddin Abdullah mengatakan, presiden dan wakil presiden terpilih 2024 memiliki 8 misi di antaranya mendorong kemandirian bagsa melalui ekonomi hijau. Karena itu, BP3I-TNK kelak bertugas mengarahkan, mengelola, dan mengawasi pengendalian perubahan iklim yang berkelanjutan, dan mewujudkan kedaulatan karbon yang memanfaatkan teknologi blockchain.

“Harapannya semua dapat turut berkoordinasi dalam merumuskan badan dan revisi Perpres 98 Tahun 2021,” kata Burhanuddin.