Banggar DPR Setujui Pagu Indikatif Semua Kementerian Koordinator untuk 2024, Apa Saja?

0
155
Reporter: Rommy Yudhistira

Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marinves), dan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

“Dari sisi kebutuhan, usulan pagu tidak ada yang tidak bisa kita terima. Banggar bersikap melalui pimpinan akan memastikan keempat menko mendapat tambahan anggaran pada September (2023), ketika APBN diketok di Banggar,” kata Ketua Banggar Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu.

Dalam paparannya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya mengusulkan pagu indikatif di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2024 senilai Rp 505,8 miliar, dan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 40,26 miliar. Dalam rencana kerja kementerian, pihaknya mendapatkan tugas merealisasikan program prioritas yang bertujuan memperkuat ketahanan ekonomi agar berkualitas dan berkeadilan.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pihaknya mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 320,43 miliar, dengan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 91,96 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan mendukung program prioritas nasional seperti pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, melakukan revolusi mental, dan pembangunan kebudayaan.

Baca Juga :   Masuk Masa Reses, DPR Tuntaskan 2 RUU Menjadi UU dan Janji Selesaikan 12 Sisanya

Selanjutnya, kata Mahfud, memperkuat infrastruktur yang dapat mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, serta memperkuat stabilitas politik, hukum, dan keamanan, serta transformasi pelayanan publik.

Begitu pula dengan Menko PMK Muhadjir Effendy yang menyebutkan, pagu indikatif kementeriannya sebesar Rp 248 miliar, dengan usulan tambahan anggaran senilai Rp 189,89 miliar. Kementerian PMK akan menjalankan program prioritas menurunkan kemiskinan ekstrem dan stunting.

Selanjutnya, Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya mendapatkan alokasi pagu indikatif sebesar Rp 327 miliar, dengan usulan tambahan anggaran senilai Rp 76,39 miliar. Program prioritas kementeriannya memastikan seluruh program yang direncanakan Presiden Joko Widodo dapat berjalan dengan baik hingga akhir masa jabatannya selesai pada 2024.

“Ada 3 macam-macam proyek ada 54 janji presiden, major project, arahan presiden, SDGs ( Tujuan Pembangunan Berkelanjutan),” kata Luhut.

 

Leave a reply

Iconomics