Dewan Pakar Timnas Amin: Capres Anies Kuasai Materi dan Topik di Debat Perdana Pilpres 2024

Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) menilai, Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 1 Anies Baswedan mampu menguasai seluruh materi dan topik pada debat pertama Pilpres 2024. Dari seluruh isu yang dibahas, Anies dinilai mampu menjelaskan aspek dan tujuan hukum dalam negara.

Ketua Dewan Pakar Timnas Amin Hamdan Zoelva mengatakan, sebagai mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anies mampu menjelaskan persoalan tersebut seperti layaknya seorang ahli hukum. Bahkan secara artikulasi dan substansi.

“Saya melihat dalam debat itu yang paling bagus dan nilai paling tinggi pasangan Amin, Pak Anies. Paling tidak terkonfirmasi dengan berbagai survei. Saya pikir saya subjektif, rupanya tidak juga,” kata Hamdan di Jakarta, Kamis (14/12).

Menurut Hamdan, seorang capres harus percaya diri dalam menyampaikan visi-misi dan jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam debat. Seorang capres juga perlu memiliki kontrol diri agar tidak emosi dalam menyampaikan visi-misi pasangan capres-cawapres.

Kestabilan emosi, kata Hamdan, menjadi hal yang paling penting ketika seseorang menduduki jabatan strategis, khususnya presiden. Apabila tidak memiliki hal itu, maka dikhawatirkan keputusan yang akan dibuat tidak berdasarkan pertimbangan yang matang.

“Kestabilan emosi seorang presiden itu menjadi sangat penting, karena dia memutuskan sesuatu yang berdampak pada kehidupan negara, dan kehidupan rakyatnya. Terutama Indonesia yang begitu sangat besar,” ujar Hamdan.

Sebelumnya, pada sesi debat perdana, Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan mengatakan, seluruh elemen masyarakat Indonesia menginginkan praktik tindak pidana korupsi diberantas hingga ke akarnya. Untuk itu, pemerintah harus hadir dalam memberikan pelayanan yang terbaik, dan menjunjung tinggi etika.

Menurut Anies, hukum harus mengendalikan kekuasaan, bukan sebaliknya kekuasaan mengatur hukum. Karena itu, suatu gerakan perubahan dinilai menjadi jawaban dan jalan keluar di mana hukum harus mengendalikan kekuasaan.

“Ketika terjadi pelanggaran etika, jangan bersembunyi di balik keputusan hukum, justru kita mengatakan bahwa tugas dari pimpinan tertinggi memberi contoh bila ada pelanggaran etika, maka itu adalah mendasar. Bila tidak, maka ke bawah, ke seluruh rakyat akan kompromi. Dan praktik orang dalam yang tadi saya sampaikan akan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara kita,” kata Anies.