Komisi I DPR dan Panglima TNI Sepakat Selesaikan Masalah Papua Tanpa Kekerasan

Anggota Komisi I DPR Christina Aryani menilai berbagai upaya selama masa kepemimpinan 7 presiden belum menunjukkan titik terang menyelesaikan masalah Papua. Karena itu, Komisi I menilainya penting untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh terkait hal-hal yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan masalah Papua itu.

“Catatan ini menjadi evaluasi serius. Di level pemerintah dan DPR, perlu sinkronisasi arah kebijakan, termasuk regulasi yang perlu diputuskan dalam penanganan kompleksitas situasi di Papua,” kata Christina dalam keterangan resminya di Kompleks Parlemen, Kamis (2/2).

Christina melanjutkan, pihaknya menyoroti meningkatnya aksi kekerasan di Papua yang perlu menjadi perhatian bersama. Namun demikian, Komisi I mengusulkan agar TNI tidak merespons hal tersebut dengan mengerahkan kekuatan senjata secara berlebihan dan melakukan operasi penambahan pasukan.

Setelah mendengarkan masukan dari anggota Komisi I, kata Christina, maka disepakati bahwa penyelesaian masalah Papua harus dilakukan dengan cara-cara damai, dan tanpa menggunakan kekerasan. “Menolak segala macam bentuk kekerasan yang kami anggap penting dan patut menjadi pengngan semua pihak,” ujar Christina.

Karena itu, kata Christina, Komisi I mengapresiasi upaya pendekatan humanis yang telah dilakukan TNI selama ini. Upaya tersebut meliputi baik dari pembinaan teritorial, komunikasi sosial maupun kegiatan positif lainnya yang dilakukan di wilayah Papua.

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, apa yang disampaikannya dalam rapat tersebut, merupakan bentuk komitmennya ketika mengikuti uji kelayakan dan kepatutan beberapa waktu lalu. Itu sebabnya, di awal menjabat sebagai Panglima TNI, Yudo langsung mengunjungi Papua untuk melihat kondisi dan situasinya secara langsung.

“(Saya lihat) baik prajurit saya maupun komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh di sana. Dari hasil itu, kemudian pelaksanaan di lapangan yang tadi saya laporkan di rapat dengar pendapat Komisi I,” ujar Yudo.