PDI Perjuangan Tidak Pusing Bila Sejumlah Kadernya Terdepak dari Kabinet, Jokowi Punya Prerogatif

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto/Dokumentasi PDI Perjuangan
PDI Perjuangan tidak mempersoalkan dan tidak mau pusing atas isu sejumlah kadernya di Kabinet Indonesia Maju (KIM) akan terkena perombakan. PDI Perjuangan menghormati hak prerogatif presiden dalam melakukan perombakan kabinet.
“Sejak dulu dalam konsep tata pemerintahan yang baik, presiden punya hak prerogatif. Kita menghormati hak prerogatif dari presiden itu,” ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Kamis (14/8).
Soal Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly akan terdepak dari kabinet, menurut Hasto, pihaknya tidak pernah meminta jatah menteri sejak awal pemerintahan Joko Widodo. “Sejak awal kita kan tidak pernah neko-neko. Ketika kami mengantarkan jadi presiden, apakah kemudian kami minta seluruh menteri? Kan juga tidak,” kata Hasto.
Selama di pemerintahan, kata Hasto, pihaknya selalu membangun komunikasi dengan partai manapun. Karena itu, PDI Perjuangan tidak pernah menaruh dendam dengan partai manapun.
“Kami bisa bekerja sama dengan partai politik. Kami tidak pernah melakukan tekanan-tekanan. Tidak pernah ada dendam terhadap masa lalu. Kami menatap masa depan,” ujar Hasto.
Apalagi berpolitik, kata Hasto, untuk memenuhi kepercayaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam janji kampanye yang sudah pernah diutarakan atau dijargonkan ketika itu.
“Jadi, itu seharusnya juga dipakai bahwa berpolitik untuk menang itu juga hanya 5 tahun. Wujudkan janji-janji kampanye. Ketika rakyat tidak memberikan kepercayaan, ya kita perbaiki diri. Itu ajaran moral politik yang diceritakan (Ketua Umum PDI Perjuangan) Ibu Megawati (Soekarnoputri) kepada kami,” ujar Hasto.