Apa Kabar Rencana Penyehatan Keuangan Kresna Life?

Beberapa kali diancam izinnya dicabut, PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life rupanya masih belum berakhir. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih memberikan kesempatan kepada perusahaan ini untuk menyelesaikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) dengan para pemegang polis.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan pengurus Kresna Life telah menyampaikan RPK kepada OJK. Dalam RPK  itu, pengurus Kresna Life menawarkan skema konversi klaim pemegang polis menjadi Subordinated loan (SOL).

Ogi mengatakan pengurus Kresna Life sudah menyampaikan laporan kepada OJK bahwa 69% pemegang polis menyatakan setuju dengan skema konversi tersebut yang disampaikan melalui email, whatsapp dan google forms.

Namun, ia menegaskan bagi OJK, persetujuan yang disampikan melalui email, whatsapp dan google forms tersebut “tidak cukup”. Karena itu, saat ini sedang disusun draf perjanjian konversi yang harus diteken oleh setiap pemegang polis yang setuju dengan program konversi tersebut.

“Draf mengenai perjanjian konversi tersebut, itu sedang kami bahas dan dalam minggu ini kami finalkan untuk bisa mencukupi sebagai draf konversi. Kemudian setelah itu adalah penandatanganan perjanjian tersebut oleh masing-masing pemegang polis untuk setuju atau tidak setuju mengenai perjanjian tersebut,” ujar Ogi dalam konferensi pers, Senin (3/4).

Waktu yang diberikan oleh OJK untuk penandatanganan perjanjian konversi oleh pemegang polis yang setuju ini adalah tiga minggu yaitu hingga 25 April 2023.

Ogi mengatakan setelah perjanjian konversi ditekan oleh pemegang polis, baru kemudian akan diketahuhi dampaknya ke Risk Based Capital (RBC) Kresna Life yang saat ini masih negatif.

“Apabila itu tidak mencukupi, maka pemegang saham pengendali wajib untuk melakukan top up terhadap kekurangan tersebut,” ujarnya.

Ogi menegaskan OJK akan mengambil tindakan tegas, apabila program konversi tidak berhasil membuat RBC Kresna Life menjadi sehat dan pemegang saham pengendali tidak melakukan top up modal.

“Ini harus diketahui oleh seluruh pemegang polis bahwa prosesnya begitu transparan dan semua pihak tahu apa yang sedang dilakukan,”ujarnya.