BI Putuskan Pertahankan Suku Bunga karena Sejalan dengan Kebijakan Moneter Pro Stabilitas

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan BI-rate sebesar 6,25%, suku bunga deposit facility sebesar 5,50%, dan suku bunga lending facility sebesar 7,00%. Keputusan tersebut sejalan dengan kebijakan moneter pro stability yang dilakukan untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran yakni pada posisi 2,5±1% pada 2024 dan 2025.

“Kebijakan ini didukung dengan penguatan operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stabilisasi nilai tukar Rupiah dan masuknya aliran modal asing. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangan resminya secara virtual, Kamis (20/6).

Perry mengatakan, BI berupaya memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran agar dapat menjaga stabilitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di sisi lain, kebijakan makroprudensial yang longgar ditempuh untuk mendorong pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga.

Kebijakan sistem pembayaran, kata Perry, diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan industri sistem pembayaran yang ada. “Serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran,” ujar Perry.

Dari sisi global, kata Perry, ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi meski dihadapi dengan prospek perekonomian dunia yang lebih kuat. Karena itu, pertumbuhan ekonomi global pada 2024 diperkirakan mencapai 3,2% atau lebih tinggi dari prakiraan awal.

Kondisi tersebut, kata Perry, akan mendorong fed fund rate (FFR) yang diprediksi turun pada akhir 2024. Sementara itu, European Central Bank telah menurunkan suku bunga kebijakan moneternya lebih cepat di mana itu sejalan dengan tekanan inflasi yang lebih rendah.

Kondisi tersebut, kata Perry, juga akan didorong dari tingginya yield US treasury yang menyebabkan menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, meningkatkan tekanan pelemahan terhadap nilai tukar berbagai mata uang dunia, dan menahan aliran masuk modal asing ke negara berkembang.

“Ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi ini memerlukan respons kebijakan yang kuat untuk memitigasi dampak negatif dari rambatan ketidakpastian global tersebut terhadap perekonomian di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia,” katanya.