Pemerintah Fokus pada Pengurangan Risiko Utang Dalam Mata Uang Asing
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara/Dok. BRIDS
Pemerintah akan fokus pada pengurangan risiko utang dengan mengurangi rasio utang dalam mata uang asing dan penggunaan natural hedging. Langkah tersebut untuk menyikapi profil jatuh tempo utang yang akan meningkat secara signifikan di tahun-tahun mendatang.
Dengan mempertahankan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil 5%, kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, untuk memastikan stabilitas dan mengurangi volatilitas jangka pendek, yang mengarah pada konsolidasi fiskal lebih lanjut, dan peningkatan kesehatan anggaran. Menjaga pertumbuhan nominal PDB yang tinggi akan membantu menjaga level rasio utang Indonesia.
“Selain itu, pemerintah juga fokus pada pengurangan risiko utang dengan mengurangi rasio utang dalam mata uang asing dan penggunaan natural hedging,” kata Suahasil dalam keterangan resminya, Rabu (11/9).
Kemudian, kata Suahasil, soal kelas menengah dan menuju kelas menengah yang menjadi isu publik merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlahnya meningkat selama 10 tahun terakhir. “Fokus dari pembangunan pemerintah selama 10 terakhir adalah mengeluarkan orang dari kelompok yang berada di garis kemiskinan dan yang rentan miskin menuju ke kelompok yang lebih tinggi seperti kelompok menuju kelas menengah dan kelas menengah,” ujar Suahasil.
Dari sisi APBN, kata Suahasil, pentingnya peran APBN sebagai shock absorber. Hal itu dapat dilihat selama pandemi Covid-19 di mana pemerintah tidak mengorbankan pertumbuhan domestik demi kesehatan anggaran. Untuk pemerintahan ke depan, kata Suahasil, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, pemerintah akan mengelola utang dengan bijaksana, dan akan menjadi prioritas bagi pemerintahan baru.
Sementara itu, Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) Laksono Widodo menambahkan, pihaknya berharap dengan menggelar diskusi mengenai APBN dan menghadirkan Suahasil dapat memberikan gambaran dan menjawab pertanyaan investor seputar implementasi RAPBN 2025, dan kebijakan pemerintahan yang akan datang.
“Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kebijakan pemerintah ke depannya, salah satu terkait apakah ada perubahan yang signifikan baik dalam belanja, pendapatan, maupun asumsi makro antara RAPBN dan APBN 2025, serta apa saja risiko yang dapat mengganggu stabilitas fiskal Indonesia di tahun 2025,” kata Laksono.
