Dalam Laporan Kinerja, DPR Sebut Telah Sahkan 23 RUU Jadi UU di Masa Sidang 2022-2023

Dalam laporan kinerja, DPR menyebut telah mengesahkan 23 rancangan undang-undang (RUU) menjadi UU pada masa sidang 2022-2023. Di samping itu, 16 RUU masih dalam pembicaraan tingkat pertama yang 5 di antaranya merupakan kumulatif terbuka.

Selain itu, kata Ketua DPR Puan Maharani, 46 RUU masih dalam tahap penyusunan yang 29 di antaranya merupakan kumulatif terbuka. “Mari kita berikan apresiasi atas capaian dalam pembentukan UU tersebut,” kata Puan di Kompleke Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8).

Selanjutnya, kata Puan, terdapat 130 perkara pengajuan uji UU di Mahkamah Konstitusi (MK). Dari jumlah tersebut, MK mengabulkan 13 perkara. “Hal tersebut menunjukan pelaksanaan fungsi legislasi DPR telah sejalan dengan konstitusi negara,” ujar Puan.

Dalam proses pembentukan UU, kata Puan, DPR telah melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi melalui berbagai kegiatan seperti rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, dan diskusi. Selama tahun sidang 2022-2023, DPR bekerja dalam situasi pandemi Covid-19. dan dituntut untuk cepat merespons pemulihan sosial serta ekonomi.

“DPR terus berupaya menghasilkan produk legislasi yang berkualitas dan memiliki nilai keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan,” ujar Puan.

Masih pada periode yang sama, kata Puan, DPR telah mengawasi berbagai kebijakan dan program pemerintah, khususnya dalam melaksanakan UU. Adapun pengawasan tersebut meliputi pemenuhan hak-hak politik, sosial, ekonomi, budaya, spiritual, dan ketertiban umum di masyarakat.

Puan menambahkan, dari 50 panitia kerja (panja) pengawasan yang dibentuk DPR, sebanyak 21 di antaranya telah dinyatakan selesai. “Fungsi pengawasan DPR dilaksanakan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, panitia kerja, panitia khusus, tim pemantau, serta kunjungan kerja ke daerah dan luar negeri,” katanya.