Hasil Survei Poltracking dan PB HMI Sebut Jokowi Perlu Rombak Kabinet
Wacana perombakan kabinet terus menggema di ruang publik meski belum diketahui secara pasti apakah itu akan dilakukan Presiden Joko Widodo. Kali ini lewat hasil survei Poltracking, mayoritas responden menginginkan Presiden Jokowi merombak kabinetnya.
Menurut Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda, sekitar 59,3% responden setuju Presiden Jokowi merombak kabinetnya. Dari angka itu, 10,5% sangat setuju dan 48,8% setuju. Sementara itu, publik yang tidak setuju ada perombakan kabinet itu sebesar 32,8% yang terdiri atas 28,1% di tidak setuju dan 4,7% sangat tidak setuju. Dan yang tidak tahu sebesar 7,9%.
Survei Poltracking ini dilakukan secara tatap muka pada 3 hingga 10 Oktober 2021. Survei ini memiliki sampel sebanyak 1.220 responden yang dipilih secara acak dan memiliki margin of error kurang lebih 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%.
Soal wacana perombakan kabinet ini juga disuarakan PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Penanggung Jawab (Pj) Ketua Umum HMI Romadhon JASN mengatakan, pihaknya menilai pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin untuk sungguh-sungguh mempertimbangkan perombakan kabinet di awal 2 tahun kepemimpinannya.
“Perombakan kabinet ini kami anggap sebagai momentum untuk kembali meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Mengingat, masih ada beberapa menteri yang dalam pantauan kami tidak lagi sejalan dengan visi besar Jokowi-Ma’ruf dalam memimpin di tangah krisis,” kata Roamdhon dalam keterangan resminya, Senin (25/10).
Terkait perombakan itu, kata Romadhon, PB HMI memberi ukuran-ukuran menteri seperti apa yang layak diganti. Ukuran itu seperti kinerja, leadership, managerial skill dan integritas. Presiden Jokowi dinilai sudah saatnya menggunakan hal prerogatifnya untuk mengukur kinerja menterinya, apalagi penilaian untuk perombakan kabinet itu bukan hanya datang dari 1 atau 2 orang.
Perombakan kabinet, kata Romadhon, harus pula berdasarkan evaluasi kinerja kabinet. Di samping itu, masukan dan aspirasi masyarakat terhadap pejabat yang tidak memiliki kapabilitas mestinya menjadi pertimbangan presiden, sehingga bisa menggantinya dengan orang yang tepat.
“Presiden Jokowi haruslah menempatkan anak bangsa yang berkualitas dan bukan orang partai yang minim prestasi,” ujar Romadhon.
Beberapa nama menteri yang dinilai PB HMI layak untuk diganti adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas,