Ini 4 Program Baru Pemerintah soal PEN yang Akan Dilaksanakan Awal 2022
Tangkapan layar, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan)/Iconomics
Pemerintah telah menyusun 4 program baru yang akan dimasukan ke program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2022. Rencananya program yang sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo itu, akan dilaksanakan secara lebih awal.
“Tadi bapak presiden telah menyetujui ada beberapa program baru yang akan di-front loading di tahun 2022,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya secara virtual pada Kamis (30/12).
Airlangga menuturkan, program pertama yang akan dilaksanakan pada awal 2022 yakni subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) sebesar 3% dari Januari hingga Juni 2022. Anggaran KUR yang dipersiapkan pemerintah jumlahnya naik dari yang sebelumnya sebesar Rp 285 triliun menjadi Rp 378 triliun d 2022. Dan pemerintah juga menurunkan cost of fund.
“Untuk yang sekitar mikro turun 1%, yang untuk kredit mikro 0,5%, dan yang kredit kecil 0,5%, namun ke masyarakat kita akan tetap sebesar 3% hingga bulan Juni (2022), dengan catatan tidak ada migrasi dari kredit komersial ke kredit usaha rakyat,” ujar Airlangga.
Program yang kedua, kata Airlangga, pemerintah akan memberikan perluasan program bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung (BT-PKLW). Juga percepatan penyaluran untuk penanganan penduduk miskin ekstrem (PME) yang berada di wilayah pesisir pada 212 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sebesar 1,76 juta orang.
“Ini teknis nanti akan dibahas dengan kementerian keuangan. Namun program ini akan kita dorong untuk di depan di kuartal pertama tentu ini seiring dengan adanya survei sosial ekonomi nasional di April nanti,” kata Airlangga.
Kemudian yang ketiga, pemerintah akan memberlakukan insentif fiskal pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk perumahan yang besarnya akan dikurangi dari jumlah PPN sebelumnya. Dengan demikian, PPN DTP yang berlaku dari Rp 0 hingga Rp 2 miliar sebesar 50%, Rp 2 sampai Rp 5 miliar sebesar 25%, dan akan diberikan juga kepada mereka yang berkontrak di depan.
Yang terakhir, kata Airlangga, pemberian insentif fiskal pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP). Anggaran untuk ini dinaikkan menjadi Rp 6,58 triliun pada 2022 dari alokasi awal Rp 3,46 triliun pada 2021.
“Terkait dengan usulan otomotif ini akan terus dibahas karena ini kita masih perlu pembahasan lebih lanjut,” katanya.
Sebagai informasi, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran untuk program PEN 2022 sebesar Rp 414,1 triliun. Dari jumlah itu untuk bidang kesehatan senilai Rp 117,9 triliun, perlindungan masyarakat Rp 154,8 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi Rp 141,4 triliun.
