Masih Soal Nilai Tukar Rupiah, Didik Rachbini Ingatkan Gubernur Bank Indonesia yang Gantikan Perry Warjiyo

Gubernur Bank Indonesia yang baru akan menjadi pejabat yang paling bertanggung jawab terhadap masa depan stabilitas nilai tukar rupiah. Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini menilai Bank Indonesia (BI) perlu memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui kepemimpinan yang lebih aktif dalam koordinasi lintas kementerian.

Menurutnya, meskipun pelemahan nilai tukar dipengaruhi berbagai faktor di sektor riil, tanggung jawab utama menjaga stabilitas rupiah tetap berada pada Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang.

Prof. Didik menjelaskan bahwa masih banyak kesalahpahaman di ruang publik yang mengaitkan pelemahan nilai tukar rupiah dengan Kementerian Keuangan. Padahal, menurutnya, pergerakan nilai tukar berada di bawah tanggung jawab Bank Indonesia, meskipun penyelesaiannya membutuhkan sinergi dengan pemerintah secara keseluruhan.

“Nilai tukar naik dan turun ada di bawah tanggung jawab Bank Indonesia dan tentu pemerintah secara keseluruhan. Bank Indonesia-lah yang bertanggung jawab terhadap nilai tukar yang terpuruk pada saat ini,” kata Didik dalam keterangannya.

Menurutnya, gubernur Bank Indonesia yang baru akan menjadi pejabat yang paling bertanggung jawab terhadap masa depan stabilitas nilai tukar rupiah. Namun, pelaksanaan tugas tersebut tidak dapat dilakukan sendiri. Undang-Undang mewajibkan Bank Indonesia untuk berkoordinasi dengan pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, kementerian yang membidangi investasi, serta kementerian yang membidangi perindustrian.

Didik menjelaskan bahwa kekuatan nilai tukar rupiah sangat dipengaruhi oleh kinerja perdagangan internasional, investasi, dan kebijakan fiskal. Oleh karena itu, koordinasi antarinstansi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah.

“Karena itu, koordinasi adalah keharusan dan mutlak menjadi tanggung jawab Bank Indonesia untuk menjaga nilai tukar. Gubernur Bank Indonesia yang baru tidak boleh pasif dalam koordinasi ini (hanya melaksanakan tugas moneter saja), tetapi perlu memainkan peran untuk memimpin koordinasi di depan dengan kementerian lain untuk memastikan nilai tukar tidak terpuruk seperti sekarang,” kata Didik.

Prof. Didik menilai kepemimpinan Bank Indonesia perlu bertransformasi. Menurutnya, BI tidak cukup hanya menjalankan fungsi kebijakan moneter, tetapi juga harus menjadi penggerak koordinasi nasional dalam menjaga stabilitas nilai tukar di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

Ia menjelaskan bahwa penguatan cadangan devisa, misalnya, tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan Bank Indonesia karena sumber devisa berasal dari aktivitas sektor riil. Oleh sebab itu, peningkatan ekspor, investasi, dan perdagangan internasional perlu dilakukan secara terpadu agar cadangan devisa semakin kuat dan mampu menopang stabilitas rupiah.

Didik mengatakan bahwa apabila pelemahan nilai tukar disebabkan oleh menurunnya cadangan devisa, defisit perdagangan, maupun defisit transaksi berjalan, Bank Indonesia tetap memiliki tanggung jawab untuk memimpin koordinasi bersama pemerintah dalam meningkatkan ekspor bernilai tambah, memperkuat industri yang berorientasi ekspor (outward looking), mengendalikan impor tertentu, serta menarik investasi asing langsung (foreign direct investment).

Menurut Didik, tugas Bank Indonesia tidak berhenti pada pengaturan suku bunga, sistem pembayaran, maupun penerbitan uang rupiah. Dalam situasi ketika nilai tukar mengalami tekanan yang serius, BI harus hadir sebagai pemimpin kebijakan moneter yang mampu mengoordinasikan berbagai kebijakan ekonomi nasional.

Prof. Didik juga menilai bahwa instrumen moneter berupa kenaikan suku bunga belum mampu mengatasi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Sebaliknya, kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengurangi likuiditas, menekan sektor riil, dan mendorong perpindahan dana ke instrumen keuangan berbunga tinggi.

Oleh karena itu. Prof. Didik menegaskan perlunya transformasi peran dan kepemimpinan Gubernur BI ke depan.