Pemerintah Umumkan Satu Komoditas Mineral Dilarang Ekspor Hari Ini, Apa Itu?

Pemerintah berencana menghentikan ekspor bahan mentah di sektor mineral buntut dari kebijakan larangan ekspor nikel sebelumnya. Bahkan, per Rabu (21/12) ini, pemerintah akan mengumumkan satu komoditas bahan mentah mineral yang akan dilarang ekspor.

“Hari ini akan kita tambah lagi, kalau kemarin setop nikel, hari ini akan kita umumkan lagi satu komoditas yang kita miliki. Setelah dari sini akan kita umumkan lagi. Karena tidak bisa kita biarkan lagi ekspor bahan mentah, itu tidak. Tahun depan ada lagi, entah satu atau dua, setop lagi,” kata Presiden Joko Widodo dalam acara Outlook Ekonomi Indonesia 2023 di Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (21/12).

Soal hilirisasi nikel, kata Jokowi, hal tersebut berhasil menaikkan pendapatan negara dari sebelumnya US$ 1,1 miliar, naik menjadi US$ 30 miliar. Kenaikan ini, setelah pemerintah menyatakan setop ekspor bahan mentah nikel.

Meski mendapat respons negatif dari luar negeri, kata Jokowi, pemerintah akan terus melakukan hilirisasi komoditas-komoditas unggulan di Indonesia. Dengan demikian, dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Karena jelas US$ 1,1 miliar kemudian melompat menjadi lebih dari US$ 30 miliar, dari Rp 18 triliun, melompat menjadi Rp 460 triliun. Kalau kita teruskan, rugi besar kita, meski kita digugat. Tidak apa-apa,” ujar Jokowi.

Lebih jauh Jokowi mengatakan, hilirisasi nikel juga membawa pertumbuhan ekonomi daerah. Di Provinsi Maluku Utara, misalnya, mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 27%, sedangkan di Sulawesi secara keseluruhan tumbuh 8,24% secara tahunan (yoy).

Berdasarkan itu, kata Jokowi, pihaknya ingin seluruh provinsi di Indonesia dapat melakukan hilirisasi tiap-tiap komoditasnya. “Ini kalau semua provinsi melakukan hilirisasi, industrialisasi. Ini reformasi struktural riil yang ingin kita lakukan. Mengubah di hulu undang-undangnya, kemudian mengimplementasikannya dalam pelaksanaan, yang sulit memang di sini,” ujar Jokowi.

Selanjutnya, Jokowi mengapresiasi terbangunnya sinergi antara kementerian dan lembaga yang bahu-membahu menjaga stabilitas, baik dari sisi sinergi fiskal, moneter, dan sektor riil.

“Saya senang sekarang ini sinergi, koordinasi antara Bank Indonesia, OJK, LPS, dengan Kementerian Keuangan, kemudian dengan pelaku-pelaku di Kadin semuanya dalam visi yang sama, tujuan yang sama, kalau ini terus diperkuat momentum positif kita bisa kita perbaiki terus,” katanya.

Sebelumnya, setelah menghentikan ekspor bijih nikel sejak Januari 2020, pemerintah menghentikan ekspor komoditas tambang bauksit  mulai Juni 2023. Langkah itu dilakukan di tengah tekanan dari Uni Eropa yang menggugat kebijakan larangan ekspor nikel.