DPR Tak Ingin Dana Desa 10% dari APBN, Begini Penjelasannya

DPR sedang berupaya membuat strategi dan mengubah pembangunan desa yang dilakukan pemerintah lewat APBN untuk meminimalisir tindak pidana korupsi. Untuk mengimplementasikannya, maka para kepala desa harus mendapat pengarahan selama setahun agar benar-benar tidak ada korupsi.

Karena itu, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, pihaknya menolak usulan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang menginginkan dana desa 10% bersumber dari APBN. “Ini jangan sampai di desa korupsi, di atas (pemerintah pusat) korupsi,” kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu.

Muhaimin mengatakan, pembagian APBN dengan cara dibagi-bagi, dikhawatirkan menimbulkan ketimpangan di beberapa sektor lainnya. Apabila dipaksakan, maka pembagian untuk desa persentase justru malah lebih rendah dari sektor lainnya.

“Kita tidak mampu lagi mempersentasekan APBN dengan cara berbagi-bagi sektoral seperti itu, APBN kita harus kita bagi berdasarkan kemampuan prioritas pembangunan,” ujar Muhaimin.

Sebelumnya, Apdesi mengusulkan dana desa sebesar 10% dari APBN, melalui revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa. Ketua Apdesi Surta Wijaya mengatakan, pihaknya mengusulkan formulasi dana desa 10% setelah dikurangi pembayaran bunga utang negara dan subsidi yang diberikan negara setiap tahunnya.

Anggaran tersebut, kata Surta, dapat mempercepat pembangunan desa yang lebih mandiri, dan sejahtera. Dan, meminta pemerintah mengakui status kepala desa sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.

“APBN tetapi juga ada kesempatan kepala desa untuk mengevaluasi setiap lima tahun bersama pemerintah daerah (pemda),” kata Surta.